Bendera partai politik di halaman Kantor KPU RI/RMOL
Integritas dan efektivitas partai politik (parpol) yang selama ini menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat semakin diragukan.
Pengamat politik Ray Rangkuti mencermati, ada perubahan sosial dan perilaku publik terhadap parpol imbas lahirnya media sosial.
“Jadi kita lihat perubahan-perubahan yang begitu besar, (ini) efek dari ditemukannya media sosial,” kata Ray Rangkuti kepada wartawan, Kamis (18/5).
Pergeseran peran parpol ini bisa dilihat dari peristiwa terbaru, saat salah seorang anak muda mengkritik infrastruktur jalan rusak di Lampung. Kritik yang disampaikan Bima Yudho Saputro melalui media sosial TikTok ini bahkan membuat Presiden Joko Widodo turun langsung ke Lampung.
Belum lagi curhatan seorang guru PNS di Pangandaran, Jawa Barat bernama Husein Ali. Masih melalui media sosial, ia mengungkap ada pungutan liar di institusi pendidikan hingga menjadi konsumsi publik.
Fenomena ini, kata Ray, memperlihatkan kecenderungan publik tidak lagi menyerahkan aspirasinya kepada wakil rakyat, melainkan lebih memilih menggunakan medsos sebagai ruang aspirasi baru yang lebih konkret.
Hal ini pun menjadi peringatan tersendiri bagi parpol dan lembaga legislatif yang mulai kehilangan peran.
“Usia legislatif, saya kira sudah mulai di ambang senja. Apakah model politik legislasi yang disebut dengan partai relevan di masa mendatang dengan dunia medsos yang lebih terbuka?” kritiknya.
Kondisi ini diamini juga oleh anggota DPR Fraksi PDIP, Eriko Sotarduga. Ia mengakui tingkat kepercayaan publik terhadap parpol masih rendah. Ada tiga hal yang ia cermati dari kecenderungan anak muda dalam menilai parpol, yakni korupsi,
sustainable energy, dan ekonomi UMKM.
Khusus korupsi, Eriko mengingatkan tidak ada parpol yang mengajarkan korupsi. Dia menegaskan korupsi merupakan perilaku personal.
“Partai yang akan bertanggung jawab kalau kadernya melakukan kesalahan. Kalau sekarang, partai bisa menyampaikan konsekuensi dari liberalisme parpol,” ujar Eriko.
