Berita

Poster diduga penipuan berkedok Redaksi KPK Tipikor/Repro

Hukum

Waspada Penipuan Berkedok "Redaksi KPK Tipikor"

MINGGU, 07 MEI 2023 | 21:54 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Masyarakat diminta waspada terhadap pihak-pihak yang menggunakan logo dan identitas mirip dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mengingat, ada organisasi yang mengatasnamakan diri sebagai "Redaksi KPK Tipikor".

Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, KPK mendapatkan informasi adanya pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan diri sebagai Redaksi KPK Tipikor.

"Kami memastikan organisasi tersebut tidak ada afiliasinya ataupun kerja sama dengan KPK," ujar Ali kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (7/5).


Dalam poster yang beredar di media sosial maupun di aplikasi pesan kata Ali, "Redaksi KPK Tipikor" menggunakan logo dan identitas visual yang mirip dengan KPK. Di mana saat ini, mereka mengumumkan sedang membuka pendaftaran untuk beberapa posisi jabatan pada organisasi tersebut.

"KPK meminta masyarakat untuk waspada dan berhati-hati, jika organisasi tersebut kemudian mengaku sebagai mitra KPK dan menggunakan modus-modus pungutan liar, penipuan, ataupun pemerasan," tegas Ali.

Terlebih lagi kata Ali, menjelang tahun politik ini, hoaks dan disinformasi rentan berkembang di masyarakat, yang tidak jarang mengatasnamakan KPK. Termasuk beredarnya berbagai poster yang menampilkan pimpinan KPK.

"Masyarakat dapat melaporkan modus-modus kriminalitas berkedok KPK ini kepada aparat penegak hukum setempat atau mengkonfirmasi secara langsung melalui kontak centre KPK 198," pungkas Ali.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya