Berita

Refly Harun/Ist

Politik

Gagal Tambah Masa Jabatan, Jokowi dan Penyokong Ingin Ganjar Presiden 2024

Refly Harun: Teuku Umar No Choice...

SENIN, 24 APRIL 2023 | 13:36 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Istana dan penyokong diyakini inginkan Ganjar Pranowo presiden penerus Joko Widodo. Apalagi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, tak punya pilihan lain selain mengusung Ganjar, dan Jokowi gagal mewujudkan wacana tunda Pemilu dan perpanjangan masa jabatan.

Demikian analisa pakar Hukum Tata Negara (HTN), Refly Harun, dalam video yang diunggah di kanal YouTube Refly Harun berjudul 'Pengamat: Jkw Menghina Prabowo dan Gerindra! Apa Soal?!", Minggu malam (23/4).

"Feeling saya mengatakan, Istana ingin Ganjar yang menang, karena Ganjar itu pertemuan dari keinginan Teuku Umar yang sudah tidak punya pilihan lain, no choice," kata Refly, seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Senin (24/4).


Diakui Refly, Megawati ketar-ketir saat mengusung Ganjar sebagai Capres, karena berpotensi mencaplok PDIP dari trah keluarga Bung Karno, selanjutnya bisa jadi 'milik' keluarga Jokowi maupun keluarga Ganjar.

"Tapi itu terpaksa ditepis, karena no alternatif. Di sisi lain, Jokowi gagal mewacanakan tunda Pemilu dan tiga periode masa jabatan presiden. Maka, yang paling masuk akal adalah mengendorse Ganjar Pranowo. Karena, berdasar desas desus, sosok Ganjar yang diinginkan elite-elite Istana plus para penyokong di belakang layar, bukan Prabowo Subianto, apalagi Anies Baswedan," rinci Refly.

Dia menilai, munculnya nama Ganjar sebagai Bacapres PDIP bukan sekadar ijtihad Megawati sendiri, tapi sudah didiskusikan secara alot di belakang layar.

"Gak mungkin tiba-tiba dapat wangsit Ganjar. Apalagi sebelumnya ada upaya PDIP mendelegitimasi Ganjar Pranowo. Seperti pernyataan Masinton Pasaribu, pernyataan Trimedya Panjaitan, dan aktivis PDIP lainnya, Bambang Pacul termasuk, yang sekarang mereka harus menjilat ludahnya sendiri, alis gigit jari, kita tidak tau," kata Refly.

Selain itu, Refly meyakini ada negosiasi di balik pencapresan Ganjar oleh PDIP. Negosiasi itu bisa berbentuk jabatan, janji, termasuk materi.

"Intinya, tidak ada makan siang gratis. Karena yang paling senang adalah Istana, Jokowi. Sementara Megawati pihak yang dipaksa atau terpaksa mencalonkan Ganjar. Karena no choice, artinya dia tau, ibarat barang, Ganjar itu satu-satunya yang diinginkan pedagang pembeli besar. Karena satu-satunya yang diinginkan, tentu ada langkah-langkah politik strategisnya," rinci Refly lagi.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

UPDATE

Jejak Bakti Jenderal Sigit di Pelosok Negeri Bukti Pujian Presiden bukan Pepesan Kosong

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:27

Presiden Tiba di Kompleks Parlemen, Disambut Ketua DPD dan Ketua MPR

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:24

Sidang Tahunan 2026 Dipersingkat Mengejar Waktu Salat Jumat

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:21

Jokowi Hadiri Sidang Tahunan MPR, Megawati Absen

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:19

Harga Minyak Dunia Turun 2 Persen

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:19

LSAK: Maraknya OTT KPK Isyaratkan Darurat Reformasi Sistem Pilkada

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:17

Pasar Karbon Berpotensi Tarik Investasi Hijau

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:08

Saham Nokia Naik 3,31 Persen, Prospek Bisnis AI Jadi Perhatian

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:08

Pengamanan Diperketat Jelang Sidang MPR-DPR, Rantis dan Helikopter Disiagakan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:02

Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah untuk Hindari Konflik Kepentingan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:00

Selengkapnya