Berita

Refly Harun/Ist

Politik

Gagal Tambah Masa Jabatan, Jokowi dan Penyokong Ingin Ganjar Presiden 2024

Refly Harun: Teuku Umar No Choice...

SENIN, 24 APRIL 2023 | 13:36 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Istana dan penyokong diyakini inginkan Ganjar Pranowo presiden penerus Joko Widodo. Apalagi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, tak punya pilihan lain selain mengusung Ganjar, dan Jokowi gagal mewujudkan wacana tunda Pemilu dan perpanjangan masa jabatan.

Demikian analisa pakar Hukum Tata Negara (HTN), Refly Harun, dalam video yang diunggah di kanal YouTube Refly Harun berjudul 'Pengamat: Jkw Menghina Prabowo dan Gerindra! Apa Soal?!", Minggu malam (23/4).

"Feeling saya mengatakan, Istana ingin Ganjar yang menang, karena Ganjar itu pertemuan dari keinginan Teuku Umar yang sudah tidak punya pilihan lain, no choice," kata Refly, seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Senin (24/4).


Diakui Refly, Megawati ketar-ketir saat mengusung Ganjar sebagai Capres, karena berpotensi mencaplok PDIP dari trah keluarga Bung Karno, selanjutnya bisa jadi 'milik' keluarga Jokowi maupun keluarga Ganjar.

"Tapi itu terpaksa ditepis, karena no alternatif. Di sisi lain, Jokowi gagal mewacanakan tunda Pemilu dan tiga periode masa jabatan presiden. Maka, yang paling masuk akal adalah mengendorse Ganjar Pranowo. Karena, berdasar desas desus, sosok Ganjar yang diinginkan elite-elite Istana plus para penyokong di belakang layar, bukan Prabowo Subianto, apalagi Anies Baswedan," rinci Refly.

Dia menilai, munculnya nama Ganjar sebagai Bacapres PDIP bukan sekadar ijtihad Megawati sendiri, tapi sudah didiskusikan secara alot di belakang layar.

"Gak mungkin tiba-tiba dapat wangsit Ganjar. Apalagi sebelumnya ada upaya PDIP mendelegitimasi Ganjar Pranowo. Seperti pernyataan Masinton Pasaribu, pernyataan Trimedya Panjaitan, dan aktivis PDIP lainnya, Bambang Pacul termasuk, yang sekarang mereka harus menjilat ludahnya sendiri, alis gigit jari, kita tidak tau," kata Refly.

Selain itu, Refly meyakini ada negosiasi di balik pencapresan Ganjar oleh PDIP. Negosiasi itu bisa berbentuk jabatan, janji, termasuk materi.

"Intinya, tidak ada makan siang gratis. Karena yang paling senang adalah Istana, Jokowi. Sementara Megawati pihak yang dipaksa atau terpaksa mencalonkan Ganjar. Karena no choice, artinya dia tau, ibarat barang, Ganjar itu satu-satunya yang diinginkan pedagang pembeli besar. Karena satu-satunya yang diinginkan, tentu ada langkah-langkah politik strategisnya," rinci Refly lagi.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Misteri Listrik Kejagung Padam di Tengah Pemeriksaan Febrie Adriansyah, Mobil Tahanan Bersiaga

Jumat, 24 Juli 2026 | 22:06

Prabowo Perlu Tiru Trik Cerdas Mahathir Hadapi Krisis

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:52

Indonesia Putar Haluan dari AS dan Bidik Pasar Ekspor Baru

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:38

Mentan Ngamuk, Minta Polisi Sikat Tujuh Perusahaan Culas Penolak Tebu Petani

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:29

100 Tahun Rarud Batur: Ketika Lava Tak Mampu Menghapus Peradaban

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:19

DPR Desak Operator Seluler Patuhi Putusan MK soal Kuota Internet Hangus

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:16

KUII VIII Jadi Momentum Bersejarah, Wantim MUI Ajak Umat Perkuat Peran Menuju Indonesia Emas 2045

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:13

Pemprov DKI Gelontorkan Rp249 Miliar untuk Rehabilitasi Empat Sekolah Rusak

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:01

PIKI Gelar Seminar Nasional di Tentena, Dorong Reformulasi Tata Kelola Dana Bagi Hasil Pertambangan

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:52

PPP Banten Bergejolak, dari Gugatan ke Pengadilan hingga Saling Somasi

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:51

Selengkapnya