Berita

Aksi unjuk rasa untuk memperingati hari Al Quds Internasional yang digelar di Jakarta, pada Jumat, 14 April 2023/KOSPY

Politik

KOSPY: Normalisasi Hubungan Sama Dengan Legalisasi Penjajahan Israel

SABTU, 15 APRIL 2023 | 09:22 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Di tengah banyaknya negara-negara Islam yang menormalisasi hubungannya dengan Israel, Komite Solidaritas Palestina dan Yaman (KOSPY) justru mengecam hal tersebut.

Dalam pernyataan pers yang diterima Kantor Berita Politik RMOL pada Sabtu (15/4), menurut organisasi tersebut, dengan membuka hubungan dengan Israel sama saja menyetujui penjajahan yang dilakukan negara itu terhadap rakyat Palestina.

"Menjalin normalisasi hubungan sama dengan mengakui dan melegalisasi sistem penjajahan. Bahkan sikap diam sekalipun merupakan pengakuan dan legalisasi tak langsung terhadap sistem penjajahan," kata organisasi yang mengomandoi aksi hari Al Quds Internasional itu di Jakarta.


Sebagai bangsa yang merdeka dari penjajahan, kata KOSPY, Indonesia tidak boleh terjatuh ke dalam hubungan normalisasi, seperti yang dilakukan negara-negara Islam lainnya.

Sebaliknya, Indonesia, melalui konstitusi UUD 1945 yang berbasiskan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, justru memikul tanggung jawab untuk menolak serta menghapuskan penjajahan yang dilakukan Israel dengan segera.

"Semua gelagat normalisasi dengan Israel jelas-jelas bertolak belakang dengan konstitusi kita, sedangkan segala penolakan terhadap rezim itu merupakan sikap yang konstitusional, yang wajib diupayakan secara kompak dan konsisten sampai Palestina merdeka," tegas organisasi KOSPY.

Adapun Hari Al-Quds Internasional sebagai peringatan yang diadakan setiap tahunnya yang jatuh pada Jumat (14/4) terakhir sebelum Ramadhan berakhir ini, merupakan bentuk dukungan dari dunia, khususnya Indonesia terhadap bangsa Palestina, yang biasanya diwarnai dengan aksi unjuk rasa untuk mengecam penjajahan zionis Israel.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya