Berita

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga/RMOL

Politik

Bacaan Plus Minus Koalisi Besar Pilpres 2024

SENIN, 03 APRIL 2023 | 00:53 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Peluang koalisi besar akan terwujud setelah lima ketua umum partai pendukung pemerintah berkumpul di kantor DPP Partai Amanat Nasional (PAN).

Analisa pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga, koalisi besar yang awalnya diwacanakan Ketum Golkar Airlangga Hartarto, nampak mendapat respons baik dari Presiden Joko Widodo.

Indikasi respons baik itu terlihat saat Jokowi bertemu Ketua Umum Gerindra, Golkar, PKB, PAN, dan PPP. Meski demikian, Jamiluddin melihat bahwa kalau koalisi besar terbentuk, tentu asa plus minusnya.
Pandangan Jamiluddin, plusnya, pasangan capres yang diusung berpeluang hanya dua. Kalau hal ini terwujud, maka Pilpres 2024 cukup satu putaran.

"Pilpres satu putaran dapat menghemat anggaran. Hal ini pas di tengah APBN yang relatif berat," jelas Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (2/4).

Catatan Jamiluddin,  minusnya, dengan hanya dua pasangan, rakyat tidak banyak diberi alternatif pilihan. Padahal idealnya demokrasi diharapkan memberi lebih banyak pilihan, apalagi masyarakat Indonesia yang begitu heterogen.

Selain itu, mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini mengaku khawatir soal potensi keterbelahan akan semakin menguat di tengah masyarakat. Padahal, keterbelahan akibat Pilpres 2019 masih menguat.

"Antara kampret dan cebong masih kental di masyarakat, yang membuat masyarakat terbelah secara dikotomis," terang Jamiluddin.

Kekurangan lainnya, tambah Jamiluddin, bila koalisi besar menang pada Pilpres 2024, maka dominasi partai pendukung pemerintah sangat kuat.

Atas kondisi itu, Jamiluddin menilai dapat memperlemah DPR dalam pengawasan, seperti yang terjadi saat ini. DPR praktis sangat lemah di hadapan pemerintah.

Sebaliknya, bila Koalisi Perubahan yang menang, DPR berpeluang sangat kuat. Sebab, Koalisi besar akan mendominasi DPR, yang akan terus mengganggu pemerintah.

"Pemerintah akan terus jadi bulan-bulanan, sehingga sulit bekerja maksimal karena minimnya dukungan dari DPR," pungkasnya.

Populer

Besar Kemungkinan Bahlil Diperintah Jokowi Larang Pengecer Jual LPG 3 Kg

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:41

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

Prabowo Harus Pecat Bahlil Imbas Bikin Gaduh LPG 3 Kg

Senin, 03 Februari 2025 | 15:45

Bahlil Gembosi Wibawa Prabowo Lewat Kebijakan LPG

Senin, 03 Februari 2025 | 13:49

Jokowi Kena Karma Mengolok-olok SBY-Hambalang

Jumat, 07 Februari 2025 | 16:45

Pengamat: Bahlil Sengaja Bikin Skenario agar Rakyat Benci Prabowo

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:20

Alfiansyah Komeng Harus Dipecat

Jumat, 07 Februari 2025 | 18:05

UPDATE

Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata Punya Harta Rp38 Miliar

Sabtu, 08 Februari 2025 | 11:26

Harga Minyak Melonjak, Sanksi AS ke Iran Picu Gejolak Pasar Global

Sabtu, 08 Februari 2025 | 11:01

Ditetapkan Jadi Tersangka, Ini Peran Dirjen Kemenkeu Isa di Kasus Korupsi Jiwasraya

Sabtu, 08 Februari 2025 | 10:44

Hujan Deras Sabtu Dini Hari, 16 RT dan 4 Ruas Jalan di Jakbar Terendam Banjir

Sabtu, 08 Februari 2025 | 10:20

Harga Emas Antam Dibanderol Rp1,66 Juta per Gram Hari Ini

Sabtu, 08 Februari 2025 | 10:11

Rocky Gerung: Bahlil Bersalah Membuat Dua Orang Meninggal Dunia

Sabtu, 08 Februari 2025 | 09:51

PHK Massal Dimulai Senin, Ribuan Karyawan Meta Bakal Terima Paket Pesangon

Sabtu, 08 Februari 2025 | 09:38

Partai Golkar Hari Ini Gelar Rakernas, Dibuka Bahlil

Sabtu, 08 Februari 2025 | 09:36

Permintaan Aset Safe-Haven Meningkat, Harga Emas Terdongkrak

Sabtu, 08 Februari 2025 | 09:28

Bahlil Kalkulasi Subsidi LPG 3 Kg Tak Tepat Sasaran hingga Rp 26 Triliun

Sabtu, 08 Februari 2025 | 09:17

Selengkapnya