Berita

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga/RMOL

Politik

Bacaan Plus Minus Koalisi Besar Pilpres 2024

SENIN, 03 APRIL 2023 | 00:53 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Peluang koalisi besar akan terwujud setelah lima ketua umum partai pendukung pemerintah berkumpul di kantor DPP Partai Amanat Nasional (PAN).

Analisa pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga, koalisi besar yang awalnya diwacanakan Ketum Golkar Airlangga Hartarto, nampak mendapat respons baik dari Presiden Joko Widodo.

Indikasi respons baik itu terlihat saat Jokowi bertemu Ketua Umum Gerindra, Golkar, PKB, PAN, dan PPP. Meski demikian, Jamiluddin melihat bahwa kalau koalisi besar terbentuk, tentu asa plus minusnya.
Pandangan Jamiluddin, plusnya, pasangan capres yang diusung berpeluang hanya dua. Kalau hal ini terwujud, maka Pilpres 2024 cukup satu putaran.

"Pilpres satu putaran dapat menghemat anggaran. Hal ini pas di tengah APBN yang relatif berat," jelas Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (2/4).

Catatan Jamiluddin,  minusnya, dengan hanya dua pasangan, rakyat tidak banyak diberi alternatif pilihan. Padahal idealnya demokrasi diharapkan memberi lebih banyak pilihan, apalagi masyarakat Indonesia yang begitu heterogen.

Selain itu, mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini mengaku khawatir soal potensi keterbelahan akan semakin menguat di tengah masyarakat. Padahal, keterbelahan akibat Pilpres 2019 masih menguat.

"Antara kampret dan cebong masih kental di masyarakat, yang membuat masyarakat terbelah secara dikotomis," terang Jamiluddin.

Kekurangan lainnya, tambah Jamiluddin, bila koalisi besar menang pada Pilpres 2024, maka dominasi partai pendukung pemerintah sangat kuat.

Atas kondisi itu, Jamiluddin menilai dapat memperlemah DPR dalam pengawasan, seperti yang terjadi saat ini. DPR praktis sangat lemah di hadapan pemerintah.

Sebaliknya, bila Koalisi Perubahan yang menang, DPR berpeluang sangat kuat. Sebab, Koalisi besar akan mendominasi DPR, yang akan terus mengganggu pemerintah.

"Pemerintah akan terus jadi bulan-bulanan, sehingga sulit bekerja maksimal karena minimnya dukungan dari DPR," pungkasnya.

Populer

Cak Imin Minta Kapolri Bubarkan Muktamar PKB Tandingan

Kamis, 15 Agustus 2024 | 12:52

Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Ternyata Terima Dana Korupsi DJKA

Kamis, 15 Agustus 2024 | 11:21

Bawaslu Buka Pendaftaran 1.984 Formasi CPNS

Jumat, 16 Agustus 2024 | 08:44

KPK Dapat Petunjuk Dugaan Suap PAW PDIP dari Buku Hasto

Kamis, 08 Agustus 2024 | 19:35

Suswono Jalan Tengah Selamatkan Marwah PKS

Kamis, 15 Agustus 2024 | 16:03

Pengamat: Intervensi Kekuasaan Penyebab Airlangga Mundur

Minggu, 11 Agustus 2024 | 19:13

BPIP Perlu Jelaskan Paskibraka Wajib Lepas Hijab

Rabu, 14 Agustus 2024 | 13:49

UPDATE

Fix! PKB Perkuat KIM Plus untuk RK

Minggu, 18 Agustus 2024 | 19:34

Jessica Wongso Bebas Bersyarat, Otto Hasibuan Cs Mau Coba PK

Minggu, 18 Agustus 2024 | 17:59

PKB-Prabowo Sudah Sepakat Mantapkan Jalan Koalisi Pemerintahan

Minggu, 18 Agustus 2024 | 17:28

Jokowi dan Prabowo Hadir Penutupan Munas ke-XI Golkar

Minggu, 18 Agustus 2024 | 17:16

PKB Bukan Milik PBNU!

Minggu, 18 Agustus 2024 | 17:02

Raja Thailand Dukung Pengangkatan PM Paetongtarn Shinawatra

Minggu, 18 Agustus 2024 | 16:56

Jangan Berandai-andai Bahlil Pimpin Golkar, Banyak Kader Beringin Mumpuni

Minggu, 18 Agustus 2024 | 16:50

Tidak Cukup Dilindungi, Israel Ingin Koalisi Barat Ikutan Serang Iran

Minggu, 18 Agustus 2024 | 16:32

AMPI Dukung Bahli Pimpin Golkar

Minggu, 18 Agustus 2024 | 16:23

Dua Komandan Hamas Tewas Dibom Israel

Minggu, 18 Agustus 2024 | 16:11

Selengkapnya