Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia/RMOL
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa ada potensi inefisiensi subsidi LPG 3 kilogram (Kg), karena tidak tepat sasaran.
Dalam salah satu program TV One malam, yang dikutip RMOL, Sabtu 8 Februari 2025, Bahlil mengatakan ia mendapat sejumlah laporan dari aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menyatakan program subsidi LPG Melon rentan terjadi kerugian jika tidak dilakukan penataan distribusi dan harga yang lebih jelas.
"Perintah Presiden Prabowo ke semua orang di kabinet adalah memastikan uang negara satu sen pun harus pasti sampai ke masyarakat. Penggunaannya harus tepat sasaran sampai ke rakyat. Apalagi LPG ini menyangkut hajat hidup orang banyak," ujar Bahlil.
Subsidi yang diberikan oleh negara untuk setiap tabung gas melon sebesar Rp36.000, sehingga harga gas melon per tabung dari Pertamina ke agen dengan seharga Rp12.750 per tabung, dan harga dari agen ke pangkalan dikalkulasi maksimal hanya Rp15.000.
"Nah, dari pangkalan ke pengecer ini yang nggak ada system. Enggak ada aplikasi yang bisa memantau. Yang terjadi, seharusnya rakyat maksimal membeli satu tabung seharga Rp18.000 sampai Rp19.000. Tapi fakta di lapangan, ada yang beli sampai Rp25.000 atau Rp30.000," sambungnya menjelaskan.
Selama ini, lanjut mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) itu, pemerintah bisa memantau langsung proses distribusi dari agen ke pangkalan karena terlacak melalui aplikasi, yang artinya sudah tertata dengan baik oleh sistem.
Tetapi, Bahlil tak memungkiri adanya tiga titik celah bagi oknum tertentu melakukan cawe-cawe permainan gas LPG, salah satunya dengan penentuan harga dari pangkalan ke pengecer yang tidak terpantau, sehingga ada potensi ketidaktepatan subsidi yang dikucurkan pemerintah.
"Jika kita asumsikan, loss-nya total ada 25 sampai 30 persen, kali Rp87 triliun, itu sama dengan Rp25 hingga Rp26 triliun. Bayangkan. Inilah, dalam rangka implementasi apa yang diarahkan oleh Presiden Prabowo, memastikan yang dikeluarkan pemerintah harus tepat sasaran. Itu niatnya," demikian Bahlil menambahkan.
