Berita

Menko Polhukam Mahfud MD saat RDP dengan Komisi III DPR terkait dengan transaksi mencurigakan Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan/RMOL

Politik

Mahfud Sentil Benny Harman Soal Kewenangan Menko Polhukam Sebar Data PPATK

RABU, 29 MARET 2023 | 16:38 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Dalam rapat Komisi III DPR RI bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, menyentil anggota Komisi III DPR RI Benny Kabur Harman yang pada rapat sebelumnya mencecar Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) Ivan Yustiavandana.

Mahfud tampak tidak terima, PPATK dicecar oleh Benny mengenai kewenangan Menkopolhukam Mahfud MD boleh menyebarkan data transaksi PPATK atau tidak.

Menurutnya, pertanyaan Benny kepada Kepala PPATK pada rapat sebelumnya seperti penyidik yang sedang bertanya kepada tersangka.


"Sekarang ke Pak Benny, pertanyaannya kok seperti Polisi memeriksa copet," ujar Mahfud dalam rapat.

Kata Mahfud, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana kala itu telah menjawab boleh, maka menurutnya tidak ada masalah dan tidak perlu ada pertanyaan lanjutan lagi.

Mahfud mengibaratkan pernyataan Ivan yang membolehkan Mahfud sebagai Menko Polhukam untuk membeberkan data transaksi meski berbentuk data intelijen, seperti orang yang hendak izin ke kamar mandi.

"Misalnya, saya tanya, boleh enggak saya ke kamar mandi sekarang? boleh. mana pasalnya? enggak ada. Karena boleh. Kalau dilarang, baru ada pasalnya, di mana dalilnya? Nah sekarang bukan bahasa Arab bahasa Latin, tidak ada satu kesalahan tidak ada sesuatu yang dilarang itu sampai ada undang-undang yang melarang, lebih dulu ini tidak dilarang kok lalu ditanya kayak copet aja emang siapa," demikian Mahfud.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

BGN Setop Sementara Operasional 1.276 SPPG, Ini Sebabnya

Kamis, 17 September 2026 | 01:56

DPR Apresiasi Kejagung Sita Aset dalam Kasus Febrie Tanpa Pandang Bulu

Kamis, 17 September 2026 | 01:30

Perang Dunia Ketiga Is Coming?

Kamis, 17 September 2026 | 01:04

KKP dan FAO Bidik Sektor Perikanan Genjot Ketahanan Pangan

Kamis, 17 September 2026 | 00:49

Kasus Teror di Papua Bikin Masyarakat Ragu dengan Kemampuan TNI-Polri

Kamis, 17 September 2026 | 00:20

Pemimpin Merupakan Refleksi Sistem Politik yang Dibangun Masyarakat

Kamis, 17 September 2026 | 00:01

Pergantian Menteri Harus Jadi Momentum Perkuat Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 16 September 2026 | 23:35

Ada “Nama Ajaib”, Bos Pajak dan Bea Cukai Minta Rotasi Era Purbaya Dibatalkan

Rabu, 16 September 2026 | 23:08

KPK Didesak Bongkar Jaringan Sistematis Korupsi Layanan ATR/BPN

Rabu, 16 September 2026 | 22:41

Prabowo: PT Timah Untung 900 Persen Berkat Efisiensi BUMN

Rabu, 16 September 2026 | 22:36

Selengkapnya