Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F. Silaen/Net
Bukan menangkapi usaha rakyat atau pedagang kecil pakaian bekas, pemerintah seharusnya membantu rakyat untuk meningkatkan daya beli agar bisa membeli pakaian baru.
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F. Silaen mengatakan, pedagang kecil yang ditangkapi oleh aparat penegak hukum disinyalir sebagai pengalihan isu liar dari kasus-kasus yang menerpa pemerintah.
"Terus terang, rakyat kecil mampunya hanya beli baju atau pakaian harganya murah dan terjangkau. Soal kualitas jadi nomor dua yang penting dapat membalut tubuh mereka. Dalam situasi yang serba sulit seperti saat ini, budget rakyat sedang 'batuk- batuk' karena situasi sulit yang dihadapi rakyat. Bagi rakyat kecil yang penting bisa beli pakaian semampunya, tak penting apakah itu bekas yang penting masih layak pakai," ujar Silaen kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (26/3).
Silaen mempertanyakan alasan kenapa pakaian baru tidak terjangkau oleh masyarakat kecil. Sehingga, pemerintah seharusnya dapat membantu masyarakat agar bisa membeli pakaian baru. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD bahwa setiap orang Indonesia seharusnya memperoleh pendapatan Rp 20 juta perbulan tanpa bekerja.
"Ini pemerintah yang harus turun tangan membantu rakyat supaya daya beli masyarakat meningkat dan dapat membeli pakaian baru," kata Silaen.
Sehingga kata Silaen, sangat jelas bahwa kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada rakyat kecil dengan fokus menaikkan pendapatan rakyat. Akan tetapi, lebih berpihak kepada kaum berduit, dengan menyikat usaha rakyat kecil.
"
Ilegal mining,
ilegal fishing,
ilegal logging dan lainnya dibiarkan merajalela tanpa ditindak tegas sampai ke akar-akarnya," sindir Silaen.
Selain itu, Silaen juga mempertanyakan keaslian kandungan produk dalam negeri, apakah benar-benar produk dalam negeri, atau barang impor.
"Ini pakaian bekas impor banyak dilakukan oleh pedagang kaki lima alias pedagang kecil, untuk sekedar menyambung hidup, perlu diketahui bukan berarti tidak cinta buatan dalam negeri tapi karena keterpaksaan saja, rakyat hanya mampu membeli barang bekas yang masih layak tentu tidak kalah dengan produk baru?" tegas mantan fungsionaris DPP KNPI.
Silaen menjelaskan, bahwa dirinya bukan tidak membela produk dalam negeri. Melainkan, melihat kondisi ekonomi rakyat yang terseok-seok untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang terus meningkat. Sehingga, jika harga pangan murah dan terjangkau, diyakini rakyat juga akan beralih pilihan tanpa harus disuruh untuk membeli produk dalam negeri.
"Sama halnya dengan pakaian bekas impor yang hanya mampu dibeli bukan karena tidak mau baju atau pakaian baru seperti yang dikehendaki pemerintah dalam rangka menjaga kelangsungan produk dalam negeri. Apalah artinya menjaga produk dalam negeri tapi tidak mampu dibeli oleh rakyat kecil?" terang Silaen.
Dengan demikian, Silaen menilai, pemerintah tidak mampu memakmurkan rakyat, akan tetapi malah menambah beban ekonomi rakyat. Padahal anggaran yang dipakai belanja tersebut adalah uang rakyat yang dipungut pajak.
Kata Silaen, seharusnya pemerintah yang dikontrol penggunaannya daripada sekadar ngurusin remeh temeh.
"Tragis memang kerja pemerintah ini. Alih-alih mau memajukan produk dalam negeri tapi tingkat belanja pengadaan pemerintah pusat dan daerah doyannya justru impor, berbanding terbalik dengan kenyataan," pungkas Silaen.
