Berita

Direktur Eksekutif Sabang-Merauke Circle, Syahganda Nainggolan (kanan) saat menjadi narasumber diskusi Forum Jakarta Kita yang digelar Kantor Berita Politik RMOL, di Kopi Timur, Jakarta Timur, Kamis (16/3)/RMOL

Politik

Berencana Geser Warga Tanah Merah, Dirut Pertamina Dituntut Mundur

JUMAT, 17 MARET 2023 | 00:30 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Rencana kebijakan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina, Nicke Widyawati, menggeser pemukiman warga Tanah Merah sebagai buntut kebakaran di Depo Plumpang, Koja, Jakarta Utara, menuai protes serta tuntutan etik bagi dirinya.

Bentuk tuntutan etik kepada Nicke yang dimaksud adalah mundur dari jabatan Dirut perusahaan minyak pelat merah tersebut, seperti disampaikan Direktur Eksekutif Sabang-Merauke Circle, Syahganda Nainggolan.

“Kalau Bu Nicke ini harusnya mundur, karena ini sudah mengakibatkan kematian yang jumlahnya begitu besar, ratusan orang luka-luka bakar,” ujar Syahganda dalam diskusi Forum Jakarta Kita (FORJAK) yang digelar Kantor Berita Politik RMOL, di Kopi Timur, Jalan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Kamis (16/3).

Aktivis senior ini tidak sependapat dengan rencana Nicke memindahkan pemukiman warga Tanah Merah yang jaraknya berdekatan dengan Depo Plumpang.

“Jangan main-main loh, saya baru dari Tanah Merah, dan saya melihat situasi terkini. Itu artinya dia gagal mengawasi wilayah kekuasaan dia di Depo itu,” sambungnya.

Menurutnya, kejadian kebakaran bukan kesalahan warga. Justru karena tata kelola yang tidak dilakukan secara baik oleh Pertamina di bawah kendali Nicke.

Apalagi, setelah mengunjungi lokasi kebakaran, Syahganda meyakini ada solusi praktis yang bisa dilakukan Pertamina tanpa harus menggeser warga Tanah Merah.

“Secara teknologi, saya tahu, tadi saya lihat temboknya, itu bisa dikasih tebal lagi, diperkuat dengan beberapa lapis baja. Dan kalau temboknya (dibikin) tinggi tidak sampai (kebakaran ke) rumah warga,” urainya.

“Itu ditata saja, kalau mau buat buffer itu ditarik yang sampai ke jalan Koramil itu bisa dibuat buffer zone. Kompensasinya buat yang dipindahkan itu (yang di sana dibuat buffer zone) itulah disebut konsolidasi pertanahan,” demikian Syahganda.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Sehari Usai Pencoblosan, Pj Gubernur DKI Lantik Walikota Jakpus

Kamis, 28 November 2024 | 22:00

Timses Zahir-Aslam Kena OTT Dugaan ‘Money Politik’ di Pilkada Batubara

Kamis, 28 November 2024 | 21:51

Polri Perkuat Kerja Sama Bareng Dukcapil Kemendagri

Kamis, 28 November 2024 | 21:49

KPK Tahan 3 Ketua Pokja Paket Pekerjaan Perkeretaapian DJKA

Kamis, 28 November 2024 | 21:49

Firli Bahuri Tak Hadiri Pemeriksaan Polisi karena Ada Pengajian

Kamis, 28 November 2024 | 21:25

Ini Kebijakan Baru Mendikdasmen Untuk Mudahkan Guru

Kamis, 28 November 2024 | 21:22

Rupiah Terangkat Pilkada, Dolar AS Masih di Rp15.800

Kamis, 28 November 2024 | 21:13

Prabowo Menangis di Depan Ribuan Guru Indonesia

Kamis, 28 November 2024 | 21:11

Pengamat: RK-Suswono Kalah karena Meremehkan Pramono-Doel

Kamis, 28 November 2024 | 21:04

Perbaiki Tata Ekosistem Logistik Nasional, Mendag Budi Sosialisasi Aturan Baru

Kamis, 28 November 2024 | 21:02

Selengkapnya