Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Pengamat: Propaganda AS untuk Memecah China dan Eropa Lewat Isu Pengiriman Senjata ke Rusia, Gagal

SELASA, 07 MARET 2023 | 09:41 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Upaya Amerika Serikat untuk memecah belah hubungan China dan Uni Eropa lewat propaganda bahwa Beijing akan memberi dukungan militer untuk Rusia diyakini telah menemui jalan buntu.

Hal itu, menurut para analis China, dapat dilihat dari respon para pemimpin UE juga klaim pemimpin Jerman yang mengungkapkan jaminan bahwa Beijing tidak akan memberi bantuan senjata ke Rusia.

"Washington menggembar-gemborkan dukungan militer China untuk Rusia berdasarkan kesimpulan yang salah, dalam upaya untuk mendorong perpecahan antara Beijing dan Brussel, tetapi itu pasti akan gagal," kata para analis.


Kanselir Jerman Olaf Scholz pada Minggu mengatakan ia meyakini China tidak akan memasok Rusia dengan senjata. Ini menunjukkan bahwa Berlin telah menerima jaminan bilateral dari Beijing mengenai masalah ini.

Berbicara pada konferensi pers dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Scholz mengatakan kepada wartawan bahwa UE sejauh ini tidak menerima bukti dari AS bahwa Beijing sedang mempertimbangkan untuk memberikan dukungan mematikan ke Moskow.

Desas-desus tentang dukungan militer China untuk Rusia telah beredar sejak akhir Februari ketika penasihat keamanan nasional Gedung Putih Jack Sullivan mengatakan kepada CNN bahwa jika China membantu Rusia akan menjadi kesalahan yang buruk.

Sullivan dan Burns mengakui bahwa tidak ada bukti pengiriman peralatan mematikan dari China ke Rusia.

"Kehebohan AS lebih dari sekadar menyimpulkan rasa bersalah tetapi juga pemerasan, yang telah secara serius melanggar hukum normal dan prinsip-prinsip hubungan internasional," kata Gao Jian, direktur Pusat Studi Think Tank Eropa di Universitas Studi Internasional Shanghai, seperti dikutip dari Global Times, Selasa (7/3).

Melalui hype seperti itu, katanya, Washington berusaha merusak reputasi Beijing dan meniadakan posisi konsisten Beijing dalam mempromosikan pembicaraan damai di tengah krisis Ukraina.

Kegagalan propaganda disinformasi AS, menurut Gao, juga dapat dilihat dari rencana kunjungan para pemimpin Uni Eropa ke China di masa depan.

Setelah Presiden Belarusia Alexander Lukashenko melakukan kunjungan kenegaraan ke China dari 28 Februari hingga 2 Maret, Presiden Prancis Emmanuel Macron diperkirakan akan mengunjungi China pada awal April mendatang.

Selain itu, Duta Besar China untuk Uni Eropa Fu Cong telah mengungkap rencana kunjungan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa Charles Michel pada paruh pertama tahun 2023 dengan persiapan yang sudah berjalan.

Pengamat mengatakan bahwa itu sejalan dengan akal sehat dan berdasarkan sikap yang sebenarnya bagi Eropa untuk mengadopsi posisi yang tidak mengikuti AS secara membabi buta dalam menanggapi desas-desus bantuan senjata China.

"Selama konflik Rusia-Ukraina setahun ini, Eropa adalah salah satu korban paling langsung dari krisis. Sementara AS telah menjadi penerima manfaat terbesar yang sedang dalam perjalanan untuk melubangi Eropa secara ekonomi, militer, dan energi," kata Gao Jian.

Para pengamat menilai, Eropa telah belajar bahwa AS tidak dapat diandalkan untuk benar-benar menyelesaikan krisis Ukraina.

Para analis berkesimpulan, banyak pemimpin Eropa telah mengungkapkan potensi kunjungan mereka ke China dan berharap China dapat memainkan peran positif dalam mempromosikan pembicaraan damai dalam konflik tersebut.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya