Berita

Suasana paripurna di gedung DPRD OKU, Senin malam (6/3)/RMOLSumsel

Nusantara

Tak Setuju Pj Sekda Ikut Rapur, Sejumlah Anggota DPRD OKU Memilih Walk Out

SELASA, 07 MARET 2023 | 09:28 WIB

Penolakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) terhadap pelantikan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda), Dharmawan Irianto, berbuntut panjang.

Terbukti, dalam Rapat Paripurna Pembahasan Raperda Eksekutif Kabupaten OKU dan Raperda Inisiatif DPRD OKU tahun 2023 yang digelar, Senin malam (6/3), para anggota dewan melakukan protes terhadap pihak eksekutif dengan meminta Pj Sekda Dharmawan Irianto meninggalkan ruang rapat paripurna.

Pasalnya, wakil rakyat OKU menilai Pj Bupati terlalu memaksakan dengan melantik Dharmawan Irianto sebagai Pj Sekda. Mengingat yang bersangkutan memiliki track record dan integritas yang tidak baik selama dua tahun menjabat sebagai Kepala Bapenda OKU.


Momen Pj Sekda diusir secara halus ini terjadi saat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD H Marjito Bachri tersebut baru saja dimulai.

Salah satu anggota DPRD OKU, Yopi Sahrudin, langsung melakukan interupsi kepada pimpinan sidang.

Dengan suara lantang, Yopi menegaskan tidak menghendaki kehadiran Pj Sekda di dalam ruang paripurna tersebut. Bahkan sempat dua kali dia mengutarakan hal tersebut.

“Kami masih ingat dengan kinerja seorang Kepala Bapenda (dulu dijabat Dharmawan Irianto, red). Jadi kita sering memberi atensi kepada saudara Pj Bupati untuk mengevaluasi yang bersangkutan melalui Laporan Pansus maupun laporan-laporan komisi. Namun, jangankan mau mengindahkan atensi DPRD terkait hal itu, malah saudara Pj Bupati memberi surprise kepada kami melantik Dharmawan menjadi Pj Sekda,” kritik Yopi, diwartakan Kantor Berita RMOLSumsel, Selasa (7/3).

“Jadi, Pj Bupati dan pimpinan sidang dapat mempersilakan Pj Sekda untuk meninggalkan ruangan ini supaya sidang berlanjut. Atau yang kedua, kami selaku peserta rapat paripurna dengan segala hormat meninggalkan ruangan ini,” imbuh Yopi memberi dua opsi.

Ketua DPRD OKU Marjito Bachri selaku pimpinan sidang sempat mengingatkan, secara estetikanya tidak tepat kalau permasalahan pengangkatan Pj Sekda dibawa ke rapat paripurna.

“Paripurna ini sudah menjadi agenda kita. Tapi, kalau memang seluruh anggota DPRD ini sepakat dengan apa yang disampaikan saudara Yopi, silakan angkat tangan. Saya selaku pimpinan akan menegakkan secara estetika saja dalam sidang ini,” tanya Marjito kepada peserta rapat paripurna.

Sementara itu, anggota DPRD OKU dari Fraksi PKB, Robi Vitergo, sependapat dengan pimpinan sidang. Menurutnya, tidak tepat mengungkit pelantikan Pj Sekda di dalam paripurna.

Sedangkan Mirza Gumay dari Fraksi PAN, malah sepakat dengan apa yang disampaikan Yopi Sahrudin.

“Untuk menjaga marwah lembaga, kami minta Pj Bupati mengerti akan persoalan ini. Kalau mau memaksa, ya terpaksa kita semua harus keluar,” cetus Mirza.

Pimpinan sidang pun akhirnya memutuskan untuk menskors sementara sidang. Untuk kemudian dilanjutkan diskusi tertutup di ruang Ketua DPRD.

Tak lama kemudian, para pihak keluar dari ruang ketua DPRD untuk kembali melanjutkan sidang paripurna. Namun, lagi-lagi sebagian anggota DPRD tetap bersikeras dengan prinsipnya yang tidak menghendaki kehadiran Pj Sekda di dalam ruangan tersebut.

Sehingga Yopi Sahrudin dan beberapa anggota dewan lainnya langsung melakukan aksi walk out dari ruang paripurna. Sehingga Rapat Paripurna dengan agenda Pembahasan Raperda Eksekutif Kabupaten OKU dan Raperda Inisiatif DPRD OKU tahun 2023 akhirnya ditunda.

Sementara, Pj Sekda Dharmawan Irianto usai paripurna, saat ditemui awak media enggan berkomentar. “No comment,” ucapnya singkat.

Begitu juga dengan Pj Bupati OKU, H Teddy Meilwansyah, yang hanya melempar senyum kepada wartawan yang hendak mewawancarainya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya