Berita

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem) Iwan Sumule/Net

Politik

Heran Dirjen Pajak Menghadap Gus Yahya, Iwan Sumule: yang Serukan Siapa, yang Ditemuin Siapa

KAMIS, 02 MARET 2023 | 16:54 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Langkah Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menemui Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, menyisakan tanya. Pertemuan itu, digelar di kediaman Gus Yahya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (2/3).

Suryo Utomo yang didampingi beberapa petinggi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), menghadap Gus Yahya untuk memastikan sikap PBNU terhadap adanya seruan tidak membayar pajak.

Seruan itu, datang dari mantan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj. Hal itu terkait dengan dugaan penyelewengan dana pajak oleh eks pejabat pajak, Rafael Alun Trisambodo. Putra Rafael, Mario Dandy Satriyo sebelumnya terlibat aksi kekerasan terhadap David Latumahina.


Bagi Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem) Iwan Sumule, pertemuan Suryo Utomo dan Gus Yahya adalah hal menggelikan. Apalagi, seruan tidak bayar pajak yang dipersoalkan, muncul bukan dari internal PBNU.

"Lucu! Yang serukan siapa, yang ditemuin siapa," cuit Iwan Sumule di Twitter, Kamis (2/3).

Kata Iwan, akar masalah perpajakan itu adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan pejabat DJP. Bukan pada siapa yang menyuarakan tidak bayar pajak sebagai respon dari suatu kejadian.

"Sebenarnya, yang perlu dilakukan adalah Menkeu dan Dirjen Pajak segera undur diri sebagai pertanggungjawaban moral, karena ini bukan hal baru, kerap terjadi, menunjukan tak ada upaya perbaikan dan pengawasan di lingkungan Kemenkeu," tandasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Berjuang Bawa Bantuan Bencana

Kamis, 04 Desember 2025 | 05:04

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

UPDATE

PIP Berubah Jadi Kartu Undangan Kampanye Anggota DPR

Senin, 15 Desember 2025 | 06:01

Perpol versus Putusan MK Ibarat Cicak versus Buaya

Senin, 15 Desember 2025 | 05:35

Awas Revisi UU Migas Disusupi Pasal Titipan

Senin, 15 Desember 2025 | 05:25

Nelangsa Dipangku Negara

Senin, 15 Desember 2025 | 05:06

Karnaval Sarendo-Rendo Jadi Ajang Pelestarian Budaya Betawi

Senin, 15 Desember 2025 | 04:31

Dusun Bambu Jual Jati Diri Sunda

Senin, 15 Desember 2025 | 04:28

Korupsi di Bandung Bukan Insiden Tapi Tradisi yang Dirawat

Senin, 15 Desember 2025 | 04:10

Rektor UI Dorong Kampus Ambil Peran Strategis Menuju Indonesia Kuat

Senin, 15 Desember 2025 | 04:06

Hutan Baru Dianggap Penting setelah Korban Tembus 1.003 Jiwa

Senin, 15 Desember 2025 | 03:31

Jangan Keliru Tafsirkan Perpol 10/2025

Senin, 15 Desember 2025 | 03:15

Selengkapnya