Pelantikan Irjen Rudolf Alberth Rodja sebagai Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan Brigjen Andry Wibowo sebagai Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi/Net
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD melantik dua pejabat tinggi madya di lingkungan Kemenko Polhukam.
Kedua pejabat itu ialah Irjen Rudolf Alberth Rodja sebagai Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan Brigjen Andry Wibowo sebagai Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi.
Mahfud mempimpin langsung upacara pelantikan dan pengambilan sumpah kedua pejabat itu di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (1/3).
Mahfud menyampaikan, sebagaimana Perpres No 73/2020 Kemenko Polhukam memiliki fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang politik, hukum dan keamanan.
Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.
Salah satu tantangan terkait keamanan dan ketertiban masyarakat saat ini salah satunya soal penangkapan Gubernur Papua, Lukas Enembe pada tanggal 10 Januari 2023 di Kota Jayapura, yang dalam pelaksanaannya diwarnai aksi anarkis sehingga menimbulkan korban meninggal dunia 1 orang dan korban luka-luka sebanyak 4 orang.
Kemudian, masuknya pengungsi Rohingya ke wilayah Indonesia melalui perairan Aceh tanggal 8 Januari 2023.
“Tantangan lainnya yaitu tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 yang saat ini sudah memasuki masa pra pemilu yang meliputi penetapan peserta pemilu, penetapan jumlah kursi, dan penetapan daerah pilihan sehingga rawan akan menimbulkan potensi konflik,†kata Mahfud MD.
Selanjutnya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menyampaikan, ada beberapa Program Prioritas Menko Polhukam 2022 di bidang Ideologi dan Konstitusi.
Diantaranya yaitu pemetaan, pencegahan dan penanggulangan konflik sosial; pemetaan isu, permasalahan, dan fenomena Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di daerah; pencegahan dan penanggulangan intoleransi, radikalisme, dan terorisme di tengah masyarakat; penguatan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat; dan penguatan penanganan konflik sosial yang humanis di tengah tahun politik.
“Kepada Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi Kemenko Polhukam yang baru saja dilantik, saya percaya dengan semua pengalaman di bidang akademik dan pengalaman tugas Anda. Anda dapat memberikan rekomendasi terkait isu-isu strategis dengan menyinergikan antara pemerintah dengan pihak terkait,†demikian Mahfud.
