Berita

Direktur Eksekutif DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati/RMOL

Politik

DEEP Indonesia Temukan Ratusan Joki Pantarlih di Tahapan Coklit Data Pemilih

RABU, 01 MARET 2023 | 18:30 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pelaksanaan tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih Pemilu Serentak 2024, berdasarkan hasil pemantauan Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), mencatat sejumlah hal janggal.

Direktur Eksekutif DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati, menyampaikan hasil pemantauan tersebut dalam diskusi Koalisi Pewarta Pemilu (KPP) bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI bertajuk “Menelisik Kendala dan Solusi Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2024”, di kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (1/3).

Neni menjelaskan, DEEP Indonesia menemukan satu hal penting yang menjadi kekurangan dalam pelaksanaan coklit data pemilih oleh Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Partarlih).

 â€œSaya juga melihat bagaimana kesiapan SDM penyelenggara. Nah, pemahaman regulasi oleh pantarlih di beberapa daerah juga sangat minim.,” ujar Neni saat pemaparan.

Salah satu imbas dari kurangnya pemahaman pantarlih terhadap regulasi teknis pelaksanaan coklit, yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 7/2022 dan PKPU 7/2023 tentang Pemutakhiran Data Pemilih, disebutkan Neni adalah munculnya pantarlih abal-abal.

“Dan juga muncul joki pantarlih. Misalnya sebanyak 176 orang di Tasikmalaya,” sambungnya memaparkan.

Masih berkaitan dengan hal itu, Neni juga mengungkap ada pantarlih yang tidak menjalankan tugas coklit dengan tanpa perlengkapan yang seharusnya disediakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS).

“Pantarlih semestinya, dari PPS itu menerima beberapa dokumen dan perangkat kerja. Misalnya Form Model A Daftar Pemilih, (data) pemilih potensial (DP4), tanda bukti terdaftar, stiker coklit, laporan hasil coklit, topi, rompi, tanda pengenal, SK dan alat tulis,” ucapnya membeberkan.

“Hasil pemantauan selama dua pekan, terdapat beberapa kabupaten/kota dan provinsi yang kekurangan stiker. Lalu kemudian awal pekan juga ditemukan tidak terdistribusi dengan baik, sehingga menghambat proses coklit .Seperti yang terjadi di Provinsi Jawa Barat dan Jakarta,” demikian Neni menambahkan. 

Populer

Rocky Gerung Ucapkan Terima Kasih kepada Jokowi

Minggu, 19 Mei 2024 | 03:46

Pengamat: Jangan Semua Putusan MK Dikaitkan Unsur Politis

Senin, 20 Mei 2024 | 22:19

Dulu Berjaya Kini Terancam Bangkrut, Saham Taxi Hanya Rp2 Perak

Sabtu, 18 Mei 2024 | 08:05

Produksi Film Porno, Siskaeee Cs Segera Disidang

Rabu, 22 Mei 2024 | 13:49

Topeng Mega-Hasto, Rakus dan Berbohong

Kamis, 23 Mei 2024 | 18:03

IAW Desak KPK Periksa Gubernur Jakarta, Sumbar, Banten, dan Jateng

Senin, 20 Mei 2024 | 15:17

Pj Gubernur Jabar Optimistis Polisi Mampu Usut Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

Kamis, 23 Mei 2024 | 06:48

UPDATE

Hukuman Fahim Mawardi Dikorting MA hingga 6 Tahun

Rabu, 29 Mei 2024 | 04:00

Stafsus Jokowi Rekomendasikan 7 Poin ke Nadiem

Rabu, 29 Mei 2024 | 03:53

Warga Jakarta Puas dengan Kinerja Heru soal Transportasi

Rabu, 29 Mei 2024 | 03:31

Jemaah Tak Pakai Visa Resmi Haji Didenda Rp42 Juta

Rabu, 29 Mei 2024 | 03:09

Iduladha Tahun Ini Diperkirakan Serentak

Rabu, 29 Mei 2024 | 02:17

Pilkada Jakarta Tetap Jadi Sorotan Meski Ibukota Pindah

Rabu, 29 Mei 2024 | 02:12

Asisten Sandra Dewi Diperiksa Kejagung

Rabu, 29 Mei 2024 | 02:00

Cegah Terorisme, Imigrasi Awasi Ketat WNA Masuk Indonesia

Rabu, 29 Mei 2024 | 01:42

Call Center PPDB DKI Lemot Bisa Bikin Emosi Masyarakat Meluap-luap

Rabu, 29 Mei 2024 | 01:19

Mayoritas Pelaku Terorisme Akibat Pengaruh Internet

Rabu, 29 Mei 2024 | 01:02

Selengkapnya