Berita

Direktur Eksekutif DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati/RMOL

Politik

DEEP Indonesia Temukan Ratusan Joki Pantarlih di Tahapan Coklit Data Pemilih

RABU, 01 MARET 2023 | 18:30 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pelaksanaan tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih Pemilu Serentak 2024, berdasarkan hasil pemantauan Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), mencatat sejumlah hal janggal.

Direktur Eksekutif DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati, menyampaikan hasil pemantauan tersebut dalam diskusi Koalisi Pewarta Pemilu (KPP) bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI bertajuk “Menelisik Kendala dan Solusi Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2024”, di kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (1/3).

Neni menjelaskan, DEEP Indonesia menemukan satu hal penting yang menjadi kekurangan dalam pelaksanaan coklit data pemilih oleh Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Partarlih).


 â€œSaya juga melihat bagaimana kesiapan SDM penyelenggara. Nah, pemahaman regulasi oleh pantarlih di beberapa daerah juga sangat minim.,” ujar Neni saat pemaparan.

Salah satu imbas dari kurangnya pemahaman pantarlih terhadap regulasi teknis pelaksanaan coklit, yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 7/2022 dan PKPU 7/2023 tentang Pemutakhiran Data Pemilih, disebutkan Neni adalah munculnya pantarlih abal-abal.

“Dan juga muncul joki pantarlih. Misalnya sebanyak 176 orang di Tasikmalaya,” sambungnya memaparkan.

Masih berkaitan dengan hal itu, Neni juga mengungkap ada pantarlih yang tidak menjalankan tugas coklit dengan tanpa perlengkapan yang seharusnya disediakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS).

“Pantarlih semestinya, dari PPS itu menerima beberapa dokumen dan perangkat kerja. Misalnya Form Model A Daftar Pemilih, (data) pemilih potensial (DP4), tanda bukti terdaftar, stiker coklit, laporan hasil coklit, topi, rompi, tanda pengenal, SK dan alat tulis,” ucapnya membeberkan.

“Hasil pemantauan selama dua pekan, terdapat beberapa kabupaten/kota dan provinsi yang kekurangan stiker. Lalu kemudian awal pekan juga ditemukan tidak terdistribusi dengan baik, sehingga menghambat proses coklit .Seperti yang terjadi di Provinsi Jawa Barat dan Jakarta,” demikian Neni menambahkan. 

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

PT CNI Serahkan Duit Rp401 Miliar ke Kejagung

Senin, 31 Agustus 2026 | 20:27

Detik-Detik Bareskrim Gerebek Kasino di Batam: Pemain Panik, Rp7,7 Miliar Disita

Senin, 31 Agustus 2026 | 20:23

Owner VIMA Buka Suara soal Legalitas dan Perizinan Resmi

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:51

Masyarakat Diminta Berikan Data Jujur untuk Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:46

Enam Perusahaan di Kalimantan Disanksi Terkait Karhutla

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:38

Corpus Juris Civilis Tahun 528 M sebagai Fondasi Hukum Modern

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:34

Destry Pimpin BI Cerminkan Kuatnya Kepemimpinan Perempuan

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:24

Prabowo Tahu Persis Siapa yang Ingin Menjatuhkannya

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:05

PGNMAS Boyong BerandaMAS di Danantara Housing Expo 2026

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:03

Kemenperin Minta Tambahan Anggaran Rp1,72 Triliun

Senin, 31 Agustus 2026 | 18:54

Selengkapnya