Berita

Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda saat ditemui di komplek parleman, Senayan, Jakarta, Selasa (28/2)/RMOL

Politik

Masuk Jam 5 Pagi, DPR Anggap Kebijakan Viktor Laiskodat Rugikan Siswa dan Orang Tua

RABU, 01 MARET 2023 | 00:43 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kebijakan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat tentang waktu pembelajaran bagi siswa SMA/SMK menuai banyak sorotan. DPR menganggap, kewajiban peserta didik atau siswa memulai waktu belajar di sekolah pukul 05.00 WIB dinilai tidak berdasarkan kajian matang.

“Instruksi Gubernur Viktor Laiskodat yang meminta waktu pembelajaran siswa SMA/SMK di Pukul 05.00 WIB akan banyak merugikan siswa dan orang tua siswa," kata Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda di komplek parleman, Senayan, Jakarta, Selasa (28/2).

Menurutnya, meskipun sebagai kepala daerah yang bertanggungjawab pada penyelenggaraan pendidikan di SMA/SMK baiknya kebijakan yang dikeluarkan harus berdasarkan kajian matang.


Legislator dari Fraksi PKB DPR RI ini menambahkan, belum ada kajian akademis atas kebijakan itu lantaran hanya disampaikan Gubernur Laiskodat ke kepala dinas pendidikan dan para kepala sekolah secara lisan.

Kebijakan tersebut juga belum tersosialisasikan kepada para stake holder pendidikan baik tenaga kependidikan maupun para peserta didik.

"Maka wajar saja jika kebijakan tersebut mendapatkan banyak respons negatif di level publik NTT," demikian Huda.

Diketahui, Pemprov Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta siswa SMA-SMK masuk jam 5 pagi. Alasannya, demi meningkatkan mutu pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Linus Lusi mengungkapkan alasan mengapa siswa SMA/SMK masuk sekolah pukul 05.00 Wita.

"Ini untuk memulihkan dan meningkatkan mutu pendidikan di NTT," kata Linus kepada wartawan.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya