Berita

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asyari (tengah)/Ist

Politik

Ketua KPU RI: Anggaran Cetak Surat Suara Pemilu dengan Sistem Terbuka Rp 803 Miliar

SENIN, 27 FEBRUARI 2023 | 17:31 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kebutuhan anggaran untuk cetak surat suara Pemilu Serentak 2024 dibongkar Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asyari. Hitung-hitungan yang dibeberkan adalah khusus pemilihan legislatif (pileg), itupun jika dilakukan dengan sistem proporsional terbuka.

Hasyim mengungkapkan, nilai anggaran yang diperlukan untuk mencetak surat suara untuk pileg dengan proporsional terbuka mencapai ratusan miliar rupiah.

"Total anggaran untuk biaya cetak surat suara untuk Pemilu 2024 adalah Rp 803.862.737.972,” ujar Hasyim dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Senin (27/2).


Anggota KPU RI dua periode ini mengurai, total anggaran tersebut terdiri dari surat suara pemilihan anggota DPR sebesar Rp 271,3 miliar, surat suara pemilihan anggota DPRD provinsi Rp 271,3 miliar, dan surat suara pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota sebesar Rp 261,1 miliar.

Namun, Hasyim memastikan bahwa anggaran yang disiapkan KPU RI untuk pencetakan surat suara adalah yang sesuai dengan mekanisme pelaksanaan pileg secara terbuka.

“KPU telah menyusun perencanaan anggaran cetak surat suara pada Pemilu 2024 yang mengacu pada sistem proporsional daftar calon terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 168 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” katanya.

"Ketentuan Pasal 168 UU 7/2017 tentang Pemilu pada pokoknya mengatur pemilu untuk anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka," tambah Hasyim.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Purbaya Soal Pegawai Rompi Oranye: Bagus, Itu Shock Therapy !

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:16

KLH Dorong Industri AMDK Gunakan Label Emboss untuk Dukung EPR

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:05

Inflasi Jakarta 2026 Ditargetkan di Bawah Nasional

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:04

PKB Dukung Penuh Proyek Gentengisasi Prabowo

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:57

Saham Bakrie Group Melemah, Likuiditas Tinggi jadi Sorotan Investor

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:51

Klaim Pemerintah soal Ekonomi Belum Tentu Sejalan dengan Penilaian Pasar

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:50

PN Jaksel Tolak Gugatan Ali Wongso pada Depinas SOKSI

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:48

Purbaya Optimistis Peringkat Utang RI Naik jika Ekonomi Tumbuh 6 Persen

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:32

IHSG Melemah Tajam di Sesi I, Seluruh Sektor ke Zona Merah

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:27

Prabowo Dorong Perluasan Akses Kerja Profesional Indonesia di Australia

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:16

Selengkapnya