PDIP Kuat Sendiri

PDI Perjuangan tidak akan bekerjasama dengan Koalisi Perubahan yang rencananya akan diisi oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Faktor Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden dari koalisi tersebut jadi alasan utamanya. Apalagi, nama koalisi menggunakan kata “perubahan”, yang bisa dimaknai bahwa ada sesuatu yang salah dari kepemimpinan Presiden Joko Widodo sehingga perlu diubah.

Kader PDIP, Masinton Pasaribu sudah tegas menyatakan bahwa partainya bisa saja bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan Koalisi Indonesia Bersatu. Tapi untuk bermitra dengan Koalisi Perubahan, Masinton memastikan itu sebagai hal yang mustahil.

Senada itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa indikator calon yang akan diusung Nasdem (bersama Koalisi Perubahan) berbeda dengan PDIP. Koalisi Perubahan sudah satu suara mendukung Anies Baswedan, sementara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, katanya, akan mencalonkan kader sendiri di Pilpres 2024.

PDIP memang satu-satunya yang tidak tergantung dari partai lain untuk mengusung pasangan capres. Mereka sudah mengantongi lebih dari 20 persen kursi di parlemen. Berbeda dengan partai lain yang harus berkongkalikong untuk berkoalisi guna memenuhi presidential threshold. Sehingga, sikap untuk berjalan sendiri dalam Pilpres 2024 adalah hal yang lumrah

PDIP Kuat Sendiri

PDIP jalan sendiri bukan hal yang baru. Banteng moncong putih bahkan pernah berjalan sendiri pada Pilgub Jawa Barat 2018. Mereka mencalonkan kader internal, Tubagus Hasanuddin dan Anton Charliyan. Pasangan ini memang akhirnya berada di peringkat buncit. Tapi keberanian PDIP untuk mengusung kader sendiri di daerah yang bukan menjadi basis pendukung mereka patut diacungi jempol. Apalagi, Jawa Barat adalah provinsi yang kerap dianggap sebagai penentu kemenangan dalam pilpres.

Lalu bagaimana jika hal serupa dilakukan pada Pilpres 2024?

PDIP bukan partai kemarin sore. Partai ini bahkan bercita-cita hattrick kemenangan pada 2024, baik itu kemenangan sebagai partai di parlemen maupun dalam urusan pengusungan capres. Di parlemen ada 128 kader PDIP, angka ini bertambah 19 kursi dibanding tahun 2014. Jumlah ini tentu lebih dari cukup untuk menggalang suara bagi kader mereka. Apalagi, PDIP memiliki sejumlah provinsi yang menjadi kantong suara, salah satunya di Jawa Tengah.

Berbicara kader, setidaknya ada dua nama yang bisa diusung PDIP dari internal. Pertama, Puan Maharani yang memiliki pengalaman mumpuni di eksekutif maupun di legislatif. Dia pernah memimpin di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sementara kini menjabat sebagai Ketua DPR RI.

Puan Maharani juga kini aktif di partai sebagai Ketua Bidang Politik dan Keamanan DPP PDIP. Belakangan, Puan Maharani menjadi utusan Megawati untuk bersafari politik menemui pimpinan partai lain.

Kedua ada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Dua periode memimpin kandang banteng membuat nama Ganjar Pranowo tidak pernah lepas dari tiga besar dalam survei capres 2024 (bila kita percaya). Dia dianggap sepadan untuk bertarung melawan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Ketiganya selalu tukar posisi dalam urutan 3 besar. Apalagi, para relawan pendukung Jokowi sudah secara terbuka mendeklarasikan dukungan untuk pencapresan Ganjar. Belakangan dukungan itu dicabut.

Berbekal kekuatan kader dan calon internal, tentu bukan hal yang sulit untuk menyatakan sikap berjalan sendiri menghadapi pilpres. Lebih-lebih, Megawati merupakan pemimpin visioner dan mampu menggerakkan segenap kekuatan partai dalam berkontribusi untuk pemenangan.

PDIP memang membuka diri untuk berkoalisi dengan KKIR dan KIB. Tapi koalisi justru akan menyulitkan PDIP untuk mengusung kader sendiri karena harus berbagi kepentingan dengan partai lain. Di satu sisi, koalisi lain yang sudah terbentuk juga pasti memiliki bakal jagoan untuk diusung.

Terakhir, PDIP masih punya kekuatan super besar, yaitu Joko Widodo. Bagaimana pun, Jokowi merupakan petugas partai yang sedang menjalankan amanah dari PDIP untuk menjadi presiden. Jadi sesuatu yang lumrah jika PDIP “meminta” semua petugas partai untuk bisa ikut terlibat dalam pemenangan pemilu. Benarkah PDIP sudah kurang selaras dengan kebijakan Jokowi? Atau ada agenda lain di balik manuver-manuver politik kebijakan, belakangan ini?