Berita

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani/Net

Politik

Walau Belum Ideal, Gerindra Tetap Berterima Kasih ONH Ditetapkan Rp 49 Juta

SABTU, 18 FEBRUARI 2023 | 03:57 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Meski belum cukup untuk dikatakan ideal, Partai Gerindra tetap berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Agama karena telah menetapkan ongkos naik haji (ONH) diturunkan menjadi Rp 49 juta yang sebelumnya Rp 69 juta.  

Begitu dikatakan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani saat menghadiri Tasyakuran 15 Tahun Partai Gerindra di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Jumat (17/2).

Setelah ada keputusan itu, dikatakan Muzani, maka calon jemaah haji tahun 2020 bisa berangkat tanpa penambahan biaya dan jemaah haji tahun 2021-2022 untuk bisa berangkat hanya menambah Rp 9 juta. Sementara, jemaah haji 2023 sudah mulai diberlakukan ONH sebesar Rp 49 juta.


"Meskipun angka itu belum ideal, tapi ini sudah menjadi kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat," ujar Muzani.

Muzani menjelaskan, turunnya biaya haji dari 69 juta menjadi 49 juta itu karena keputusan politik. Partai Gerindra melalui Komisi VIII DPR RI telah melakukan perundingan kembali dengan Kementerian Agama, sehingga angka kenaikan biaya haji itu bisa ditekan.

"Kerja-kerja inilah yang menjadi komitmen Partai Gerindra untuk terus memperjuangkan kepentingan rakyat di usia yang ke 15 tahun," katanya.

Sambungnya, politik itu adalah pangkal dari semua keputusan. Politik adalah ujung dari semua urusan rakyat. Partai politik adalah sebuah institusi penting dalam pengambilan keputusan.

Maka, lanjut Wakil Ketua MPR RI itu, ketika pemerintah mengumumkan kenaikan biaya haji reguler menjadi Rp 69 juta. Padahal biaya haji pada periode yang lalu di bawah Rp 40 juta.

"Atas dasar itu, Partai Gerindra di Komisi VIII DPR oleh Pak Prabowo memerintahkan agar kita berunding lagi, supaya ONH reguler naik tidak terlalu tinggi. Akhirnya diputuskan ONH reguler menjadi Rp 49 juta," pungkasnya.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

Siapa di Balik Penyadapan Presiden Prabowo?

Kamis, 05 November 2026 | 06:29

Mengendus Pasal Makar

Kamis, 05 November 2026 | 06:14

DPRD Dukung Roadshow Pramono Anung ke 44 Kecamatan

Kamis, 05 November 2026 | 06:04

Mengenal Listyo Sigit, Eks Kapolri yang Jadi Raja Oknum

Kamis, 05 November 2026 | 05:57

Penyadapan Presiden Prabowo Bukan Kasus Biasa

Kamis, 05 November 2026 | 05:43

BPOM Buka Suara soal Vape Mengandung Obat Bius Etomidat dan Ketamin

Kamis, 05 November 2026 | 05:10

Intelektualisme Pemuda Kunci Memperkuat Persatuan Bangsa

Kamis, 05 November 2026 | 04:44

Kasus Listyo Sigit Imbas Sistem UUD 2002 yang Memproduksi Kegaduhan

Kamis, 05 November 2026 | 04:26

PAM Jaya Raih Penghargaan Pembayar Pajak Terbesar di Jakpus

Kamis, 05 November 2026 | 04:22

MUI: Penyadapan Presiden Kategori Tajassus dan Berdosa

Kamis, 05 November 2026 | 04:08

Selengkapnya