Pastikan Program Bantuan Tepat Sasaran, PKS Desak Pemprov DKI Sisir Data DTKS

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta melakukan penyisiran kembali Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Ibukota.

Penyisiran diperlukan agar berbagai program untuk mengentaskan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem seperti bantuan sosial, KJP Plus, KJS, Kartu Prakerja dan sebagainya bisa lebih tepat sasaran dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Hal ini disampaikan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Achmad Yani menangapi Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan angka kemiskinan ekstrem di Jakarta tahun 2022 mencapai 0,89 persen atau setara dengan 95.668 jiwa.

“Angka ini meningkat 0,29 persen dibanding tahun 2021, ini perlu perhatian serius,” ungkap Yani kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (15/2).

Politisi PKS ini menduga, pandemi yang berkepanjangan dan beberapa sektor ekonomi yang belum pulih dan menyebabkan angka kerja belum mendapat pekerjaan lagi mendorong peningkatan kemiskinan ekstrem ini.

Apalagi kenaikan harga barang yang tinggi juga menyebabkan daya beli penduduk semakin rendah.

Oleh karena itu, dirinya meminta agar program-program diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli penduduk miskin ekstrem ini.

“Termasuk program Kartu Prakerja harus mampu menyasar kelompok penduduk ini,” kata Yani yang duduk di Komisi B DPRD DKI Jakarta.