Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)/Net
Sebanyak empat orang anggota DPRD Provinsi Jambi dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi TA 2017.
"Pemeriksaan di Polda Jambi," ujar Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (15/2).
Keempat orang anggota DPRD Jambi yang dipanggil, yaitu Hasim Ayub selaku anggota DPRD Provinsi Jambi Fraksi PAN periode 2014-2019 dan 2019-2024; M. Khairil selaku anggota DPRD Provinsi Jambi Fraksi Gerindra; Budi Yako selaku anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Fraksi Gerindra; Bustami Yahya selaku anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 dan 2019-2024 Fraksi Gerindra; dan
KPK telah menetapkan 28 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap ini yang sebelumnya telah menjerat Gubernur Jambi Zumi Zola. Para tersangka yang dimaksud, yaitu Syopian (SP), Sofyan Ali (SA), Sainuddin (SN), Muntalia (MT), Supriyanto (SP), Rudi Wijaya (RW), M. Juber (MJ), Poprianto (PR), Ismet Kahar (IK), Tartiniah RH (TR), Kusnindar (KN), Mely Hairiya (MH), Luhut Silaban (LS), Edmon (EM), M. Khairil (MK), Rahima (RH), Mesran (MS), Hasani Hamid (HH), Agus Rama (AR), Bustami Yahya (BY), Hasim Ayub (HA), Nurhayati (NR), Nasri Umar (NU), Abdul Salam Haji Daud (ASHD), Djamaluddin (DL), Muhammad Isroni (MI), Mauli (MU), dan Hasan Ibrahim (HI).
Namun demikian, KPK baru menahan 10 orang tersangka pada Selasa (10/1), yaitu Syopian, Sainuddin, Muntalia, Supriyanto, Rudi Wijaya, M. Juber, Ismet Kahar, Poprianto, Tartiniah RH, dan Sofyan Ali.
"Sedangkan untuk para tersangka lainnya, KPK mengimbau agar kooperatif hadir pada agenda pemanggilan berikutnya dari tim penyidik," pungkas Johanis.
"Sebagai kebutuhan dalam proses penyidikan, tim penyidik melakukan penahanan dan saat ini baru 10 orang tersangka yang ditahan dengan masa penahanan pertama masing-masing selama 20 hari ke depan terhitung 10 Januari 2023 sampai dengan 29 Januari 2023," ujar Johanis di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa malam (10/1).
Dalam perkara ini, untuk mendapatkan persetujuan pengesahan RAPBD, diduga tersangka SP dkk meminta sejumlah uang dengan istilah "ketok palu" kepada Zumi Zola. Atas permintaan itu, Zumi Zola melalui orang kepercayaannya Paut Syakarin yang berprofesi sebagai pengusaha, menyiapkan dana sebesar Rp 2,3 miliar. Dari uang itu, masing-masing anggota DPRD Jambi tersebut menerima uang sekitar Rp 100 juta hingga Rp 400 juta.
Untuk mengganti uang yang telah dikeluarkan Paut Syakarin yang diberikan untuk tersangka SP dkk, Zumi Zola kemudian memberikan beberapa proyek pekerjaan di Dinas PU Pemprov Jambi kepada Paut Syakarin.
