Berita

Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2023 di Sumatera Utara/Net

Politik

Ketua Dewan Pers: HPN 2023 Momentum Refleksi Pers Tegakkan Profesionalisme di Tengah Tahun Politik

KAMIS, 09 FEBRUARI 2023 | 09:48 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Momentum Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2023 diharapkan tidak sekadar menjadi kegiatan ritual tahunan. Seiring dengan tahun politik, peringatan HPN 2023 juga harus menjadi ruang refleksi bagi pers untuk meneguhkan profesionalisme dalam penegakan kemerdekaan pers.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu dalam pidatonya pada peringatan HPN 2023 di Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kamis pagi (9/2).

"Pers harus menjadi penerang bagi publik," kata Ninik dalam pidatonya di hadapan Presiden Joko Widodo beserta pejabat negara dan tamu undangan yang hadir.


Di tengah tahun politik, pers harus mampu meningkatkan intelektual publik dalam mencerna informasi. Publik harus bisa membedakan antara berita bohong, hoax, disinformasi, misinformasi, atau malinformasi serta berita yang tidak akurat.

"Jangan sampai semua informasi disebut hoax hanya karena perbedaan pandangan," sambung Ninik.

Hal itu juga sebagaimana tanggung jawab yang diemban pers pasca reformasi tahun 1998 silam untuk ikut serta mengawal demokrasi melalui UU Nomor 40/1999 tentang Pers.

"Kemerdekaan pers yang ditegakkan dalam UU ini adalah buah tuntutan reformasi di tengah situasi kebangsaan yang menghendaki penegakan demokras secara utuh," tutup Ketua Dewan Pers.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya