Berita

Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani/Ist

Politik

Legislator Golkar Beri Catatan Khusus Soal Penyelesaian Masalah di Papua yang Tak Kunjung Tuntas

JUMAT, 03 FEBRUARI 2023 | 11:35 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Penanganan masalah di Papua yang hingga kini tak kunjung bisa diselesaikan menjadi catatan khusus bagi Komisi I DPR RI. Terlebih, sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah selama ini.

“Diakui, berbagai upaya telah dilakukan selama masa kepemimpinan 7 presiden dan sejauh ini belum menunjukkan titik terang penyelesaian,” kata anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (3/2).

Namun demikian, Komisi I DPR RI mengapresiasi pendekatan humanis yang telah dilakukan TNI selama ini melalui berbagai upaya pembinaan teritorial dan komunikasi sosial. Antara lain perbantuan giat mengajar, bakti sosial kesehatan, serta ketahanan pangan.


“Agenda-agenda ini menurut kami perlu terus dilanjutkan untuk menjaga kedekatan dengan masyarakat dalam upaya menjawab kompleksitas persoalan di Papua,” kata politikus Golkar ini.

Christina menuturkan, adanya fakta peningkatan aksi kekerasan di Papua khususnya di wilayah Puncak Jaya, Intan Jaya, Nduga, Dogiyai, dan Pegunungan Bintang tentunya menjadi perhatian namun tidak memancing TNI untuk mengerahkan kekuatan senjata secara berlebihan, termasuk operasi penambahan pasukan.

Menurutnya, stakeholders terkait perlu duduk bersama untuk evaluasi komprehensif terkait penanganan yang dilakukan selama ini. Sementara di level pemerintah dan DPR, perlu sinkronisasi arah kebijakan. Termasuk regulasi yang perlu diputuskan dalam kerangka penanganan kompleksitas situasi di Papua

“Kami terus menekankan pentingnya cara-cara damai untuk menyelesaikan permasalahan. Menciptakan Papua sebagai tanah damai dengan menolak segala macam bentuk kekerasan kami anggap penting dan patut menjadi pegangan semua pihak,” pungkasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya