Berita

Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani/Ist

Politik

Legislator Golkar Beri Catatan Khusus Soal Penyelesaian Masalah di Papua yang Tak Kunjung Tuntas

JUMAT, 03 FEBRUARI 2023 | 11:35 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Penanganan masalah di Papua yang hingga kini tak kunjung bisa diselesaikan menjadi catatan khusus bagi Komisi I DPR RI. Terlebih, sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah selama ini.

“Diakui, berbagai upaya telah dilakukan selama masa kepemimpinan 7 presiden dan sejauh ini belum menunjukkan titik terang penyelesaian,” kata anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (3/2).

Namun demikian, Komisi I DPR RI mengapresiasi pendekatan humanis yang telah dilakukan TNI selama ini melalui berbagai upaya pembinaan teritorial dan komunikasi sosial. Antara lain perbantuan giat mengajar, bakti sosial kesehatan, serta ketahanan pangan.


“Agenda-agenda ini menurut kami perlu terus dilanjutkan untuk menjaga kedekatan dengan masyarakat dalam upaya menjawab kompleksitas persoalan di Papua,” kata politikus Golkar ini.

Christina menuturkan, adanya fakta peningkatan aksi kekerasan di Papua khususnya di wilayah Puncak Jaya, Intan Jaya, Nduga, Dogiyai, dan Pegunungan Bintang tentunya menjadi perhatian namun tidak memancing TNI untuk mengerahkan kekuatan senjata secara berlebihan, termasuk operasi penambahan pasukan.

Menurutnya, stakeholders terkait perlu duduk bersama untuk evaluasi komprehensif terkait penanganan yang dilakukan selama ini. Sementara di level pemerintah dan DPR, perlu sinkronisasi arah kebijakan. Termasuk regulasi yang perlu diputuskan dalam kerangka penanganan kompleksitas situasi di Papua

“Kami terus menekankan pentingnya cara-cara damai untuk menyelesaikan permasalahan. Menciptakan Papua sebagai tanah damai dengan menolak segala macam bentuk kekerasan kami anggap penting dan patut menjadi pegangan semua pihak,” pungkasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

UPDATE

Mantan Menpora Dito Ariotedjo Hadir Bersama Habib Jindan di Safari Sholawat Lombok

Senin, 12 Oktober 2026 | 22:08

PLN Siapkan Integrasi EBT PLTP Wayang Windu Unit 3 ke Sistem Kelistrikan Jabar

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:54

Gaduh Dugaan Aturan Selundupan, Doli Sentil Hasyim: Jabatan Komisaris Hadiah dari Siapa?

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:44

Sertijab Menlu, Arrmanatha Tegaskan Arah Polugri Indonesia Tidak Berubah

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:28

Kades Ciangsana Bakal Mediasi Polemik Bangunan 480 Meter Persegi di Coatesville

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:07

Bank Jakarta dan PAM Jaya akan Melantai di Bursa, Ini Respons Senator Fahira

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:37

Berat Langkah IHSG Kembali ke 9.000, Saham Konglo Tak Akan Bangkit?

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:28

Danantara Diandalkan Pacu Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:22

AMDK dan Komoditas Mamin Harus Dikecualikan dalam Pelarangan Truk Sumbu 3

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:21

Komisi II Buka Peluang RDP Bahas Putusan MK pada Gibran

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:02

Selengkapnya