Tiga Alasan Reshuffle Kabinet di Tahun Politik Tidak Untungkan Jokowi

PADA hari Rabu Pon kemarin, mata publik terfokus pada kemungkinan terjadinya reshuffle.

Rabu pon menjadi hari yang ditandai oleh publik sebagai suatu kebiasaan Presiden Jokowi sebagai waktu yang dipilih untuk melakukan reshuffle kabinet.

Faktanya Rabu Pon kemarin tidak ada reshuffle kabinet. Presiden Jokowi sudah tepat tidak jadi me-reshuffle. Jika jadi me-reshuffle, maka akan ada beberapa dampak yang tidak menguntungkan bagi pemerintahan Jokowi.

Sebelum ada isu reshuffle, ada pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi, di mana Surya Paloh dalam konfrensi pers mengatakan bahwa itu pertemuan biasa saja dan keberadaan partai Nasdem sampai saat ini masih bagian yang tidak terlepaskan dari maju-mundurnya dari jalannya administratif pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi.

Menurut Surya Paloh, pemerintahan ini adalah pemerintahan yang wajib hukumnya bagi Nasdem menuntaskan roda administratif pemerintahan secara baik dan sukses sampai akhir masa jabatan.

Surya Paloh sayang sama Pak Jokowi, namun rasa sayangnya hanya sampai Oktober 2024. Karena Nasdem dan Surya Paloh ingin 2024-2029, Anies Baswedan-lah presidennya.

Perjuangannya terhadap Anies Baswedan tersebut yang kemudian menjadi isu bahwa Menteri Nasdem akan di-reshuffle.

Prediksi reshuffle ini menguat dan tentu sangat beralasan, Selain isu dukungan terhadap Anies Baswedan, ada alasan lain yang mengarah kepada reshuffle tersebut.

Di antaranya adalah rapat terbatas (ratas) mengenai masalah beras di Istana Negara yang tidak dihadiri oleh dua menteri asal Nasdem adalah Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar. Para menteri malah asing melakukan manuver politik dengan Golkar.

Reshuffle kabinet di tahun politik 2023-2024 tidak untungkan Jokowi. Ada tiga alasan yang mendasarinya.

Pertama, Jokowi akan dianggap gentar terhadap pencapresan Anies Baswedan yang diusung oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS. Dengan tidak adanya reshuffle kabinet membuktikan bahwa Jokowi tidak gentar atas pencapresan Anies tersebut.

Kedua, di mata publik, Nasdem akan tampak seperti dizhalimi dan diintimidasi atas pencapresan Anies Baswedan yang berujung pandangan buruk dari masyarakat terhadap Jokowi. Hal ini akan meluas tidak hanya permasalahan dengan Nasdem semata.

Tentunya posisi Nasdem sendiri akan lebih clear menjadi oposan bagi pemerintah Jokowi yang tentunya hal ini tidak menguntungkan bagi pemerintah.

Ketiga, dengan deklarasi tiga partai terhadap pencapresan Anies Baswedan akan menjadi daya tarik yang kuat bagi partai-partai lain untuk semakin mendekat karena reshuffle membuat posisi Anies dan Nasdem akan semakin kuat di mata publik.

Oleh karena itu, perombakan kabinet di tahun-tahun politik 2023-2024 sebaiknya perlu dihindari manakala Presiden Jokowi tidak mau menambah masalah yang tidak perlu.

Penulis adalah Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute