Pertanyakan Kemampuan Bayar Rezim, Said Didu: Harus Buat Utang Baru, Kurangi Subsidi dan Naikan Pajak?

Pertambahan utang Indonesia dari tahun ke tahun, di mana hingga 30 Desember 2022 sudah mencapai Rp 7.773,99 triliun, mengundang pertanyaan tentang kemampuan bayar pemerintah saat ini.

Salah satu yang mempertanyakan ialah mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), M. Said Didu, dengan memaparkan sejumlah hal pokok dalam ekonomi yang dapat menunjukan kemampuan bayar suatu rezim terhadap utang.

"Pembayaran utang adalah pilihan kebijakan, apakah belum dianggap; pertama, gagal bayar jika untuk bayar utang harus buat utang baru?" ujar Said Didu melalui akun Twitternya, Selasa (24/1).

Hal pokok lain yang menurutnya juga berlaku dalam hukum ekonomi untuk mengecek kemampuan bayar utang adalah melalui penggunaan pencapaian pemasukan negara.

"Ingat, sekarang sudah mendekati 50 persen pendapatan negara digunakan untuk bayar utang (pokok dan bunga utang)," katanya.

Selain itu, ada beberapa hal pokok lainnya yang juga disebutkan Said Didu, karena menurutnya bisa digunakan suatu rezim untuk menutupi beban utang yang harus dibayarkan. Yaitu pengurangan nilai subsidi untuk rakyat dan menaikan pajak.

"Anggaran subsidi dan layanan publik dikurangi demi bayar utang? Pajak dan lain-lain dinaikkan demi bayar utang?" tandasnya.

Perihal utang ini sempat disinggung oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, saat menghadiri acara ground breaking Kampus III UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur, Minggu (22/1).

Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani mengklaim pemerintah masih sanggup membayar utang negara. Bahkan ia menyebutkan, dalam kurun 3 tahun terakhir bekerja luar biasa melalui instrumen utang yang akan dibayar kembali.