Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah/Net

Politik

Permintaan Perpanjangan Masa Jabatan Kades Patut Dicurigai sebagai Gratifikasi Kekuasaan

MINGGU, 22 JANUARI 2023 | 13:48 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Permintaan kepala desa untuk memperpanjang masa jabatannya 9 tahun disinyalir mendapat lampu hijau dari Presiden Joko Widodo. Hal ini menuai kritik dari sejumlah kalangan masyarakat.

Menurut pengamat politik Dedi Kurnia Syah, jika pemerintah merestui permintaan kepala desa dan parlemen merevisi Pasal 39 ayat (1) UU 6/2014 tentang desa, maka bisa dicurigai sebagai bentuk gratifikasi.

“Kebijakan ini perlu dicurigai sebagai bagian dari gratifikasi kuasa, terlebih mendekati Pemilu,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (22/1).


Terlebih, kata Dedi, sebelumnya ada wacana dukungan kepala desa pada Jokowi untuk tiga periode, tentu mudah menebak arah kebijakan ini.

“Yakni upaya timbal balik pada kepala desa untuk semakin berada dalam bayang-bayang kekuasaan presiden. Jangan sampai, ada agenda politik,” tutupnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya