Berita

Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Muhaimin Iskandar/Net

Politik

Pimpinan DPR Desak Pemerintah Audit Total PT GNI

RABU, 18 JANUARI 2023 | 17:14 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pimpinan DPR RI mendesak pemerintah segera melakukan audit menyeluruh terhadap PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Baik dari sisi teknologi smelter hingga pelaksanaan aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

Langkah tersebut penting dilakukan untuk mengungkap fakta penyebab bentrokan yang terjadi antar kelompok pekerja di PT GNI pada Sabtu (14/1), hingga menewaskan dua pekerja.
 
“Audit ini penting untuk mengungkap menyebabkan terjadinya bentrokan sekaligus mencegah kasus serupa di perusahaan yang lain,” kata Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dalam keteranganya, Rabu (18/1).
 

 
Ketua Umum PKB ini menyesalkan terjadinya bentrokan itu. Dia mengingatkan semua pihak untuk tidak mudah terprovokasi dengan berbagai spekulasi yang beredar mengenai bentrok tersebut agar proses hukum yang dilakukan aparat kepolisian berjalan secara optimal.
 
"Saya sangat sesalkan kejadian di Morowali Utara yang melibatkan karyawan PT GNI. Ini harus diusut tuntas, dan saya berharap betul aparat terkait dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh pekerja. Kita dukung aparat kepolisian mengusut kasus itu sampai tuntas, dan kita jangan mudah terprovokasi, apalagi berspekulasi,” kata dia.
 
Lebih lanjut, Cak Imin memastikan DPR, khususnya Komisi III, akan segera mengecek latar belakang penyebab aksi bentrokan yang menewaskan dua orang pekerja tersebut.

“Kami di DPR juga tidak tinggal diam, Komisi III nanti akan cek apa sebenarnya yang terjadi di PT GNI. Bagaimanapun bentrokan antar karyawan tidak boleh lagi terjadi selanjutnya,” tandasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya