Berita

Anggota DKPP RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi/Net

Politik

Laporan Dugaan Kecurangan KPU Masih Diverifikasi Administrasi

SELASA, 17 JANUARI 2023 | 18:42 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Laporan dugaan kecurangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses verifikasi partai politik (parpol) oleh Koalisi Masyarakat Kawal Pemilu Bersih masih diproses Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Anggota DKPP RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menjelaskan, laporan terkait dugaan kecurangan KPU yang disampaikan dua kuasa hukum koalisi, yaitu Themis Indonesia Law Firm dan Law Firm & Publik Interest Law Office, dilakukan perbaikan.

"Sebelumnya sudah dilakukan verifikasi. Ada persyaratan yang sesuai ketentuan harus dilakukan perbaikan," ujar Raka kepada wartawan, Selasa (17/1).


Mantan anggota KPU RI ini menuturkan, laporan yang dilakukan perbaikan berkas harus kembali ke proses awal yang berlaku sesuai peraturan DKPP yang berlaku.

"Terhadap perbaikan tersebut kemudian diverifikasi kembali. Jika telah memenuhi syarat administrasi maka akan dilanjutkan dengan verifikasi materiil," demikian Raka menambahkan.

Laporan dugaan kecurangan KPU dalam proses verifikasi parpol calon peserta Pemilu Serentak 2024 ini dilakukan oleh KPU Daerah yang mengklaim diintimidasi oleh KPU RI untuk mengubah hasil verifikasi sejumlah parpol. 

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya