Berita

Anggota DKPP RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi/Net

Politik

Laporan Dugaan Kecurangan KPU Masih Diverifikasi Administrasi

SELASA, 17 JANUARI 2023 | 18:42 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Laporan dugaan kecurangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses verifikasi partai politik (parpol) oleh Koalisi Masyarakat Kawal Pemilu Bersih masih diproses Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Anggota DKPP RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menjelaskan, laporan terkait dugaan kecurangan KPU yang disampaikan dua kuasa hukum koalisi, yaitu Themis Indonesia Law Firm dan Law Firm & Publik Interest Law Office, dilakukan perbaikan.

"Sebelumnya sudah dilakukan verifikasi. Ada persyaratan yang sesuai ketentuan harus dilakukan perbaikan," ujar Raka kepada wartawan, Selasa (17/1).


Mantan anggota KPU RI ini menuturkan, laporan yang dilakukan perbaikan berkas harus kembali ke proses awal yang berlaku sesuai peraturan DKPP yang berlaku.

"Terhadap perbaikan tersebut kemudian diverifikasi kembali. Jika telah memenuhi syarat administrasi maka akan dilanjutkan dengan verifikasi materiil," demikian Raka menambahkan.

Laporan dugaan kecurangan KPU dalam proses verifikasi parpol calon peserta Pemilu Serentak 2024 ini dilakukan oleh KPU Daerah yang mengklaim diintimidasi oleh KPU RI untuk mengubah hasil verifikasi sejumlah parpol. 

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya