Penangkapan ikan ilegal yang kerap dilakukan oleh banyak nelayan China telah menimbulkan ancaman serius terhadap ketahanan pangan negara-negara lain di seluruh dunia.
Pasalnya hingga kini praktik ilegal tersebut tidak dapat dihentikan karena China belum bergabung dengan Perjanjian Tindakan Negara Pelabuhan, yang ditandatangani pada tahun 2009 dan mulai berlaku pada tahun 2016.
Menurut Greenpeace, perusahaan perikanan milik China secara teratur tidak melaporkan ukuran kapal mereka, dan terkadang hingga 60 persen dari mereka mendapatkan lisensi yang lebih murah.
Hal ini memungkinkan mereka mengangkut ikan dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada yang diizinkan di wilayah yang secara resmi disediakan untuk kapal yang lebih kecil.
Menurut
The Singapore Post pada Selasa (10/1), kebijakan China ini telah memperburuk penurunan stok ikan global yang lebih luas, yang dieksploitasi pada tingkat yang tidak berkelanjutan.
Dalam beberapa dekade terakhir, konsumsi ikan telah meningkat dua kali lipat dari pertumbuhan populasi per tahun, dari 9 kg per orang pada tahun 1961 menjadi lebih dari 20 kg per orang pada tahun 2016.
Penjarahan stok ikan global yang tidak diatur oleh China dapat menimbulkan ancaman besar bagi mata pencaharian dan ketahanan pangan jutaan orang.
Itu juga akan berdampak besar bagi negara tetangga India, di mana 28 juta warganya bekerja di sektor perikanan dan sebagian besar masyarakat pesisir bergantung padanya.
Meski begitu, apa yang dilakukan China masih tidak dapat dicegah karena negara itu enggan mengikuti aturan yang ada demi kepentingannya.
Ada banyak kasus penting di berbagai negara di mana kapal-kapal China ditahan dan ditemukan membawa stok penangkapan ikan ilegal yang diangkut ke Beijing dengan kapal kargo besar.
