Berita

Ketua Umum PPK Kosgoro 1957, Dave Laksono/RMOL

Politik

Ikut Campur Urusan Lukas Enembe, Dave Laksono Semprot Benny Wenda

JUMAT, 13 JANUARI 2023 | 18:34 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

. Sikap Pimpinan United Liberation Movement for West Papua Benny Wenda meminta Gubernur Papua Lukas Enembe dibebaskan membuat Komisi I DPR RI berang.

Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono justru meminta Benny Wenda menyerahkan diri ke Indonesia. Sebab, pimpinan gerakan separatis Papua itu merupakan lawan dari pemerintah Indonesia.

“Benny Wenda kan jelas-jelas adalah lawan daripada pemerintah, mereka mendorong untuk perpecahan. Kenapa mereka bisa minta-minta dari pemerintah? Kalau mereka mau minta apa-apa seharusnya mereka kembali ke Indonesia menyerahkan diri!” tegas Dave kepada wartawan seusai jumpa pers “Refleksi Akhir Tahun 2022 dan Harapan Tahun 2023” di Kantor PPK Kosgoro 1957, pada Jumat (13/1).


Menurut Dave, Benny Wenda jelas-jelas adalah pelaku utama dari kekacuan yang ada di Indonesia. Sebab, dia adalah pemimpin perpecahan yang ada di Papua.

“Jadi, jangan meminta, seharusnya menyerahkan diri untuk diproses hukum,” tegas Politikus Golkar ini.

Lebih lanjut, Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 itu meminta pemerintah menindak tegas gerakan separatis di bumi Cendrawasih. Meskipun pendekatan yang digunakan juga harus mengedepankan humanisme kepada masyarakat sipil yang tidak mengangkat senjata.

“Presiden kan kemarin sudah mengatakan untuk bertindak tegas. Tentu kepada mereka yang jelas-jelas angakat senjata, ya harus bertindak tegas, dan harus diberantas. Tetapi, masyarakat umum harus ada pendekatan humanis,” pungkasnya.


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya