Berita

RDP Komisi II DPR dengan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih/RMOL

Politik

Koalisi Pemilu Bersih Ungkap Sejumlah Nama dalam Dugaan Kecurangan Tahapan Pemilu, RDP di Komisi II Akhirnya Digelar Tertutup

RABU, 11 JANUARI 2023 | 16:19 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih membahas Indikasi Kecurangan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024, Rabu (11/1).

Pada awal acara, perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil, Hadar Nafis Gumay, membeberkan dugaan kecurangan dalam tahapan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024 hingga intimidasi yang diterima para anggota KPU di daerah.

"Ini adalah untuk Partai Gelora yang dilakukan sekitar tanggal 5 tanggal 6, sekian banyak di 24 provinsi, sekian banyak yang belum memenuhi syarat. Kemudian yang di bagian kanan itu di gambar 5 ditulis 'mohon dibantu'. Jadi ini ada permintaan atau instruksi atau desakan tetapi kemudian menarik dijawab dan 'apa ini tidak berbahaya bagi lembaga KPU'," papar Hadar di Ruang Rapat Komisi II DPR, Senayan, Jakarta.


Tak selang berapa lama, Hadar lantas mengungkapkan bukti-bukti percakapan dalam tangkapan layar yang ditampilkan di presentasinya. Ia menyebut beberapa petinggi KPU RI yang diduga terdapat kecurangan tahapan verifikasi parpol.

"Ini adalah komunikasi antaranggota KPU provinsi yang resah, tapi bagian ini yang penting. Di sini satu anggota dari satu provinsi menceritakan, 'barusan Pak Idham telpon saya, setelah bicara dengan Pak Idham dioper ke Pak Agus', yang isinya pertama saat ini mereka sedang duduk bersama Pak Idham, Pak Agus, Pak Drajad Pak Sekjen sambil berkomunikasi (dengan) Pak Hasyim yang sedang ada di Padang," ungkapnya.

Mendengar penjelasan Hadar tersebut, pimpinan rapat yakni Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia meminta RDP dilanjutkan secara tertutup. Itu lantaran dugaan kecurangan tersebut menyebut sejumlah nama dalam institusi penyelenggara pemilu.

"Mohon maaf karena ini menyebutkan terkait dengan beberapa pihak yang tentu perlu dikonfirmasi, saya kira rapat kita alihkan ke tertutup, soalnya ini sebut nama-nama institusi, perlu dikonfirmasi. Saya minta persetujuan rapat ini tertutup," demikian Doli.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya