Berita

RDP Komisi II DPR dengan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih/RMOL

Politik

Koalisi Pemilu Bersih Ungkap Sejumlah Nama dalam Dugaan Kecurangan Tahapan Pemilu, RDP di Komisi II Akhirnya Digelar Tertutup

RABU, 11 JANUARI 2023 | 16:19 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih membahas Indikasi Kecurangan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024, Rabu (11/1).

Pada awal acara, perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil, Hadar Nafis Gumay, membeberkan dugaan kecurangan dalam tahapan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024 hingga intimidasi yang diterima para anggota KPU di daerah.

"Ini adalah untuk Partai Gelora yang dilakukan sekitar tanggal 5 tanggal 6, sekian banyak di 24 provinsi, sekian banyak yang belum memenuhi syarat. Kemudian yang di bagian kanan itu di gambar 5 ditulis 'mohon dibantu'. Jadi ini ada permintaan atau instruksi atau desakan tetapi kemudian menarik dijawab dan 'apa ini tidak berbahaya bagi lembaga KPU'," papar Hadar di Ruang Rapat Komisi II DPR, Senayan, Jakarta.


Tak selang berapa lama, Hadar lantas mengungkapkan bukti-bukti percakapan dalam tangkapan layar yang ditampilkan di presentasinya. Ia menyebut beberapa petinggi KPU RI yang diduga terdapat kecurangan tahapan verifikasi parpol.

"Ini adalah komunikasi antaranggota KPU provinsi yang resah, tapi bagian ini yang penting. Di sini satu anggota dari satu provinsi menceritakan, 'barusan Pak Idham telpon saya, setelah bicara dengan Pak Idham dioper ke Pak Agus', yang isinya pertama saat ini mereka sedang duduk bersama Pak Idham, Pak Agus, Pak Drajad Pak Sekjen sambil berkomunikasi (dengan) Pak Hasyim yang sedang ada di Padang," ungkapnya.

Mendengar penjelasan Hadar tersebut, pimpinan rapat yakni Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia meminta RDP dilanjutkan secara tertutup. Itu lantaran dugaan kecurangan tersebut menyebut sejumlah nama dalam institusi penyelenggara pemilu.

"Mohon maaf karena ini menyebutkan terkait dengan beberapa pihak yang tentu perlu dikonfirmasi, saya kira rapat kita alihkan ke tertutup, soalnya ini sebut nama-nama institusi, perlu dikonfirmasi. Saya minta persetujuan rapat ini tertutup," demikian Doli.

Populer

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

Gibran Jadi Kartu Mati Prabowo di Pilpres 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 03:02

UPDATE

RI Tak Boleh Tunduk atas Bea Masuk 104,38 Persen Produk Surya oleh AS

Jumat, 27 Februari 2026 | 10:16

DPR: Penagihan Pajak Tanpa Dasar Hukum yang Jelas Namanya Perampokan

Jumat, 27 Februari 2026 | 10:09

Suara Rakyat Terancam Hilang Jika PT Dinaikkan

Jumat, 27 Februari 2026 | 10:09

Bursa Cabut Status Pemantauan Khusus 14 Saham, Resmi Keluar dari Mekanisme FCA

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:57

IHSG Dibuka ke Zona Merah, Anjlok ke Level Terendah 8.093 Pagi Ini

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:41

Komisi III DPR Ingatkan Aparat Tak Main Hukum Terhadap ABK Fandi

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:38

Perjanjian Dagang RI-AS Perkuat Hilirisasi

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:36

Laba Bersih Astra International Turun 3,3 Persen di 2025, Jadi Rp32,77 Triliun

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:31

185 Lapangan Padel Belum Berizin, Pemprov DKI Segera Bertindak

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:16

Bursa Asia Melempem Jelang Akhir Pekan

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:06

Selengkapnya