Berita

RDP Komisi II DPR dengan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih/RMOL

Politik

Koalisi Pemilu Bersih Ungkap Sejumlah Nama dalam Dugaan Kecurangan Tahapan Pemilu, RDP di Komisi II Akhirnya Digelar Tertutup

RABU, 11 JANUARI 2023 | 16:19 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih membahas Indikasi Kecurangan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024, Rabu (11/1).

Pada awal acara, perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil, Hadar Nafis Gumay, membeberkan dugaan kecurangan dalam tahapan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024 hingga intimidasi yang diterima para anggota KPU di daerah.

"Ini adalah untuk Partai Gelora yang dilakukan sekitar tanggal 5 tanggal 6, sekian banyak di 24 provinsi, sekian banyak yang belum memenuhi syarat. Kemudian yang di bagian kanan itu di gambar 5 ditulis 'mohon dibantu'. Jadi ini ada permintaan atau instruksi atau desakan tetapi kemudian menarik dijawab dan 'apa ini tidak berbahaya bagi lembaga KPU'," papar Hadar di Ruang Rapat Komisi II DPR, Senayan, Jakarta.


Tak selang berapa lama, Hadar lantas mengungkapkan bukti-bukti percakapan dalam tangkapan layar yang ditampilkan di presentasinya. Ia menyebut beberapa petinggi KPU RI yang diduga terdapat kecurangan tahapan verifikasi parpol.

"Ini adalah komunikasi antaranggota KPU provinsi yang resah, tapi bagian ini yang penting. Di sini satu anggota dari satu provinsi menceritakan, 'barusan Pak Idham telpon saya, setelah bicara dengan Pak Idham dioper ke Pak Agus', yang isinya pertama saat ini mereka sedang duduk bersama Pak Idham, Pak Agus, Pak Drajad Pak Sekjen sambil berkomunikasi (dengan) Pak Hasyim yang sedang ada di Padang," ungkapnya.

Mendengar penjelasan Hadar tersebut, pimpinan rapat yakni Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia meminta RDP dilanjutkan secara tertutup. Itu lantaran dugaan kecurangan tersebut menyebut sejumlah nama dalam institusi penyelenggara pemilu.

"Mohon maaf karena ini menyebutkan terkait dengan beberapa pihak yang tentu perlu dikonfirmasi, saya kira rapat kita alihkan ke tertutup, soalnya ini sebut nama-nama institusi, perlu dikonfirmasi. Saya minta persetujuan rapat ini tertutup," demikian Doli.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Tambahan Dana BBM Subsidi Tembus Rp2 Triliun per Hari

Jumat, 10 April 2026 | 02:02

HIPKA Dorong Kepercayaan Pengusaha di Tengah Ketidakpastian Global

Jumat, 10 April 2026 | 01:26

Warga Dunia Khawatir Konflik Iran-Israel Kembali Pecah

Jumat, 10 April 2026 | 01:19

Perlu Hitungan Matang Jaga Ketahanan BBM

Jumat, 10 April 2026 | 01:04

Sandiaga Uno Raih Penghargaan Muzakki Teladan Berdampak

Jumat, 10 April 2026 | 00:31

Prabowo Cerdas Sikapi Wacana Impeachment

Jumat, 10 April 2026 | 00:18

Masa Depan Jakarta Ada di Kota Tua dan Kepulauan Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 00:05

Gencatan Senjata Iran-Israel Bukan Akhir Konflik, Indonesia Wajib Waspada

Kamis, 09 April 2026 | 23:41

Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba Butuh Pemimpin Baru

Kamis, 09 April 2026 | 23:24

MRT Adalah Game Changer Transformasi Kota Tua Jakarta

Kamis, 09 April 2026 | 23:03

Selengkapnya