Berita

RDP Komisi II DPR dengan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih/RMOL

Politik

Koalisi Pemilu Bersih Ungkap Sejumlah Nama dalam Dugaan Kecurangan Tahapan Pemilu, RDP di Komisi II Akhirnya Digelar Tertutup

RABU, 11 JANUARI 2023 | 16:19 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih membahas Indikasi Kecurangan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024, Rabu (11/1).

Pada awal acara, perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil, Hadar Nafis Gumay, membeberkan dugaan kecurangan dalam tahapan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024 hingga intimidasi yang diterima para anggota KPU di daerah.

"Ini adalah untuk Partai Gelora yang dilakukan sekitar tanggal 5 tanggal 6, sekian banyak di 24 provinsi, sekian banyak yang belum memenuhi syarat. Kemudian yang di bagian kanan itu di gambar 5 ditulis 'mohon dibantu'. Jadi ini ada permintaan atau instruksi atau desakan tetapi kemudian menarik dijawab dan 'apa ini tidak berbahaya bagi lembaga KPU'," papar Hadar di Ruang Rapat Komisi II DPR, Senayan, Jakarta.


Tak selang berapa lama, Hadar lantas mengungkapkan bukti-bukti percakapan dalam tangkapan layar yang ditampilkan di presentasinya. Ia menyebut beberapa petinggi KPU RI yang diduga terdapat kecurangan tahapan verifikasi parpol.

"Ini adalah komunikasi antaranggota KPU provinsi yang resah, tapi bagian ini yang penting. Di sini satu anggota dari satu provinsi menceritakan, 'barusan Pak Idham telpon saya, setelah bicara dengan Pak Idham dioper ke Pak Agus', yang isinya pertama saat ini mereka sedang duduk bersama Pak Idham, Pak Agus, Pak Drajad Pak Sekjen sambil berkomunikasi (dengan) Pak Hasyim yang sedang ada di Padang," ungkapnya.

Mendengar penjelasan Hadar tersebut, pimpinan rapat yakni Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia meminta RDP dilanjutkan secara tertutup. Itu lantaran dugaan kecurangan tersebut menyebut sejumlah nama dalam institusi penyelenggara pemilu.

"Mohon maaf karena ini menyebutkan terkait dengan beberapa pihak yang tentu perlu dikonfirmasi, saya kira rapat kita alihkan ke tertutup, soalnya ini sebut nama-nama institusi, perlu dikonfirmasi. Saya minta persetujuan rapat ini tertutup," demikian Doli.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

UPDATE

Kapolres Sukoharjo Dicopot Usai Penggerebekan Pesantren

Senin, 02 November 2026 | 18:26

DPR Gandeng Kementerian PPPA Dorong Gerakan Nasional Antibullying

Senin, 02 November 2026 | 18:20

Gibran Ingatkan Ancaman Hoaks terhadap Kerukunan Masyarakat

Senin, 02 November 2026 | 18:06

Antisipasi Gangguan Selat Hormuz, Chandra Asri Bangun Fasilitas Pengganti Nafta

Senin, 02 November 2026 | 18:02

Program Kemenag Harus Sejalan dengan Visi-Misi Prabowo

Senin, 02 November 2026 | 17:41

Kemenhaj Rekrut Tenaga Pendukung untuk Urus Visa Haji 2027

Senin, 02 November 2026 | 17:34

Ahmad Doli Harap Pimpinan Parpol Segera Bertemu Bahas Gibran

Senin, 02 November 2026 | 17:31

Gibran Tetap Blusukan ke Daerah di Tengah Polemik Putusan MA dan MK

Senin, 02 November 2026 | 17:25

Kesejahteraan Rakyat di Daerah Tambang Nikel Harus jadi Perhatian Pemerintah

Senin, 02 November 2026 | 17:09

Cegah Kekerasan di Pesantren, Kemenag Buka Pelatihan Daring melalui MOOC Pintar

Senin, 02 November 2026 | 17:02

Selengkapnya