RDP Komisi II DPR dengan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih/RMOL
Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih membahas Indikasi Kecurangan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024, Rabu (11/1).
Pada awal acara, perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil, Hadar Nafis Gumay, membeberkan dugaan kecurangan dalam tahapan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024 hingga intimidasi yang diterima para anggota KPU di daerah.
"Ini adalah untuk Partai Gelora yang dilakukan sekitar tanggal 5 tanggal 6, sekian banyak di 24 provinsi, sekian banyak yang belum memenuhi syarat. Kemudian yang di bagian kanan itu di gambar 5 ditulis 'mohon dibantu'. Jadi ini ada permintaan atau instruksi atau desakan tetapi kemudian menarik dijawab dan 'apa ini tidak berbahaya bagi lembaga KPU'," papar Hadar di Ruang Rapat Komisi II DPR, Senayan, Jakarta.
Tak selang berapa lama, Hadar lantas mengungkapkan bukti-bukti percakapan dalam tangkapan layar yang ditampilkan di presentasinya. Ia menyebut beberapa petinggi KPU RI yang diduga terdapat kecurangan tahapan verifikasi parpol.
"Ini adalah komunikasi antaranggota KPU provinsi yang resah, tapi bagian ini yang penting. Di sini satu anggota dari satu provinsi menceritakan, 'barusan Pak Idham telpon saya, setelah bicara dengan Pak Idham dioper ke Pak Agus', yang isinya pertama saat ini mereka sedang duduk bersama Pak Idham, Pak Agus, Pak Drajad Pak Sekjen sambil berkomunikasi (dengan) Pak Hasyim yang sedang ada di Padang," ungkapnya.
Mendengar penjelasan Hadar tersebut, pimpinan rapat yakni Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia meminta RDP dilanjutkan secara tertutup. Itu lantaran dugaan kecurangan tersebut menyebut sejumlah nama dalam institusi penyelenggara pemilu.
"Mohon maaf karena ini menyebutkan terkait dengan beberapa pihak yang tentu perlu dikonfirmasi, saya kira rapat kita alihkan ke tertutup, soalnya ini sebut nama-nama institusi, perlu dikonfirmasi. Saya minta persetujuan rapat ini tertutup," demikian Doli.
