Berita

Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty (paling kanan), dalam diskusi bersama Koalisi Pewarta Pemilu (KPP)/RMOL

Politik

Bawaslu Buka Posko Pengaduan Pencatutan Data Dukungan Calon DPD

KAMIS, 05 JANUARI 2023 | 19:51 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pelaksanaan verifikasi administrasi data dukungan calon anggota DPD RI Tahun Pemilu 2024 bakal dilaksanakan pada awal bulan tahun ini.

Pengalaman pencatutan nama masyarakat yang pernah terjadi pada verifikasi parpol bakal dicegah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI lewat pos pengaduan.

"Sekarang (tahapan) DPD RI sedang berlangsung, caranya dibuka posko pengaduan," ujar Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, dalam diskusi bersama Koalisi Pewarta Pemilu (KPP) bertajuk "Catatan Kinerja Pengawasan Pemilu Tahun 2022 dan Proyeksi Tahun 2023" yang digelar di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis (5/1).


Lolly menegaskan, Bawaslu RI sejak awal tahapan Pemilu Serentak 2024 dimulai selalu mengedepankan langkah pencegahan ketimbang penindakan.

Oleh karenanya, untuk masalah pencatutan nama masyarakat yang mencuat dalam pelaksanaan tahapan pendaftaran parpol calon peserta Pemilu Serentak 2024 pada tahun 2022 lalu bisa dicegah terulang dengan cara pos pengaduan.

"Ini wujud perlindungan," demikian Lolly menambahkan.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kodam XII/Tanjungpura Geser Pasukan Atasi Karhutla ke Selatan Kalbar

Sabtu, 19 September 2026 | 05:09

Ketika Politik Uang Dianggap Wajar

Sabtu, 19 September 2026 | 04:45

Profesor Webster University: Pimpinan Negara Barat Harus Contoh Prabowonomics

Sabtu, 19 September 2026 | 04:16

Ekosistem Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil Terus Diperkuat

Sabtu, 19 September 2026 | 03:45

Fapet IPB University Hasilkan Inovasi Songsong Komersialisasi Ayam Lokal

Sabtu, 19 September 2026 | 03:13

Kejati Sumut Didesak Usut Tuntas Kasus Lahan Tol Medan-Binjai

Sabtu, 19 September 2026 | 02:45

Ketika Polemik Ijazah Berubah jadi Komoditas Politik

Sabtu, 19 September 2026 | 02:17

Tim Hukum UIN Jakarta Datangi Kejati Banten Usut Korupsi Eks Rektor

Sabtu, 19 September 2026 | 01:50

Humanika Harus Bantu Presiden Bawa Keluar RI dari Middle Income Trap

Sabtu, 19 September 2026 | 01:26

Konstruksi Waktu Dugaan TPPU dan Pemerasan Kasus Febrie Tidak Sinkron

Sabtu, 19 September 2026 | 01:02

Selengkapnya