Berita

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)/Net

Politik

Koalisi Masyarakat Sipil Desak DKPP Usut Dugaan Intimidasi KPU RI ke KPUD

KAMIS, 29 DESEMBER 2022 | 10:43 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) diminta ikut mendalami dugaan perlakuan intimidatif Komisioner KPU RI terhadap KPUD Provinsi Kabupaten/Kota untuk meloloskan partai politik tertentu.

Desakan itu menyusul terungkapnya percakapan dugaan testimoni penyelenggara pemilu daerah pada 19 Desember 2022 dan percakapan anggota KPU daerah dengan struktural pegawai KPU RI pada 27 Desember 2022 dan viral di media sosial.

“Dua video itu menyebutkan satu nama Komisioner KPU RI, yakni Idham Holik. Pengakuan dan rekaman percakapan tersebut harus dijadikan petunjuk DKPP untuk mendalami lebih lanjut peran Idham dalam dugaan kejahatan ini,” tegas Jurubicara Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/12).


Apalagi, kata Kurnia, Idham Kholik beberapa waktu lalu telah dilaporkan, DKPP perlu segera memanggil yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi. Tak hanya terbatas satu orang, DKPP juga perlu menelusuri dugaan keterlibatan Komisioner KPU RI lainnya.

“Pertanyaan sederhananya, apakah mungkin dugaan kejahatan pemilu ini dilakukan Idham seorang diri tanpa sepengetahuan Komisioner KPU RI lainnya?” tandasnya.

Dalam dua pekan terakhir, setidaknya ada dua video yang menyebar di lini masa, yakni, testimoni penyelenggara pemilu daerah pada 19 Desember 2022 dan percakapan diduga antara anggota KPU daerah dengan struktural pegawai KPU RI pada tanggal 27 Desember 2022.

Dari dua video yang beredar, terdapat indikasi dugaan intimidasi dari KPU RI kepada KPU daerah (KPUD). Menurut pengakuan dari penyelenggara pemilu daerah, pada tanggal 1-3 Desember 2022, tepatnya di Ancol, Komisioner KPU RI, Idham Holik, menyebutkan tentang konsekuensi jika tidak mengikuti perintah dari pusat, yakni “dimasukkan ke rumah sakit.”

Tidak hanya itu, anggota KPUD lainnya juga mendapatkan dugaan intimidasi tatkala mendengar pernyataan penyelenggara pemilihan umum provinsi terkait konsekuensi jika menolak mengikuti arahan.

Berdasarkan video tersebut terungkap ada kalimat berupa “bagi yang tidak ikut, silahkan keluar dari barisan.”

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Hari Buruh, Wall Street Libur

Selasa, 08 September 2026 | 08:29

Krakatau Steel Rombak Direksi, Segini Pendapatan KRAS Semester I-2026

Selasa, 08 September 2026 | 08:15

Konflik Iran-AS Memanas Lagi, Harga Minyak Dekati 100 Dolar AS

Selasa, 08 September 2026 | 07:57

OJK Wajibkan Free Float 15 Persen, Tegaskan Transparansi Tanpa Kompromi

Selasa, 08 September 2026 | 07:40

Saat Batu Bara Tertekan, UNTR Makin Mesra dengan Emas

Selasa, 08 September 2026 | 07:21

Anak Krakatau Erupsi, Kursi Bos Krakatau Steel Berganti

Selasa, 08 September 2026 | 07:01

Nellava Group dan Emas Now Pilih Jalur Hukum Hadapi Serangan di Ruang Digital

Selasa, 08 September 2026 | 06:50

Pemerintah Dituntut Siapkan Anggaran dan Kesiapsiagaan Logistik terkait Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 06:09

Kewajiban Moral Lindungi Rakyat dari Manipulasi Harga dan Mutu Beras

Selasa, 08 September 2026 | 05:44

Empat Pejabat Kejagung Diduga Terima Rp40 Miliar dari Tan Kian, Ini Tanggapan Kapuspenkum

Selasa, 08 September 2026 | 05:27

Selengkapnya