Indonesia Perlu Pelajari Tsunami Covid-19 China Sebelum Bebaskan PPKM

Tsunami Covid-19 yang melanda China perlu dipelajari pemerintah Indonesia agar tak terjadi di dalam negeri. Apalagi, pemerintah berencana akan mengakhiri Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM tahun depan.

"Dulu, Indonesia kan juga bebas Covid-19 tetapi tidak lama. Begitu sampai di Indonesia, perkembangannya dahsyat," kata Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, Senin (26/12).

Politisi PAN ini tak masalah jika pemerintah berniat melakukan pelonggaran. Namun kebijakan pelonggaran, termasuk rencana penghapusan PPKM harus berdasarkan pertimbangan matang.

"Pemerintah harus cari cara agar masyarakat aman. Pandemi Covid-19 yang kita lalui selama lebih dari dua tahun jangan terulang lagi,” kata Saleh.

Pada dasarnya, rencana pemerintah untuk mencabut PPKM bisa dimengerti. Selain, secara umum di dunia internasional bahwa kasus ini telah mereda, hal ini juga penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

"Dengan mencabut PPKM, pemerintah kelihatannya mau menaikkan produktivitas dan kreativitas warga. Harapannya, ekonomi tumbuh dan berkembang. Angkatan kerja kita yang sangat tinggi dapat digerakkan untuk kepentingan nasional,” katanya.

Sebelum menghapus PPKM, pemerintah diminta melakukan beberapa hal. Pertama, memastikan bahwa vaksin booster sudah mencapai target minimal.

Kedua, pemerintah diminta tetap menyosialisasikan pola hidup sehat. Ormas, OKP, organisasi profesi, sekolah, kampus, dan institusi lainnya perlu dilibatkan.

"Dengan pola hidup sehat, dipastikan masyarakat akan jauh terhindar dari berbagai penyakit,” imbuhnya.

Ketiga, pemerintah tetap diharapkan selalu meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian.

"Karena itu, obat dan alat-alat kesehatan yang memadai harus tetap disiapkan. Semoga kekurangan obat dan alkes tidak terjadi lagi ke depannya,” tutupnya.