Muhammad Gumarang. (Foto: Dok. Pribadi)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah positif pemerintah dalam membangun kualitas sumber daya manusia jangka panjang.
Namun, kata pengamat kebijakan publik Muhammad Gumarang, pelaksanaan program tersebut masih dilakukan secara tergesa-gesa tanpa kajian yang matang dari berbagai aspek.
“Program MBG itu bagus, namun pelaksanaan dipaksakan,” kata Gumarang kepada wartawan, Sabtu 16 Mei 2026.
Menurutnya, program MBG sejatinya merupakan investasi modal manusia atau human capital investment yang manfaatnya tidak bisa dirasakan dalam waktu singkat.
Ia menyebut dampak terhadap pertumbuhan ekonomi baru akan terlihat dalam jangka panjang setelah kualitas generasi muda meningkat.
Gumarang mengatakan anggaran MBG yang mencapai Rp335 triliun pada 2026 menjadi beban besar bagi APBN jika tidak diiringi perencanaan yang tepat.
Ia menilai pemerintah seharusnya lebih dahulu melakukan pemetaan menyeluruh terkait kondisi fiskal, geografis, sosial ekonomi, hingga budaya masyarakat sebelum program diterapkan secara luas.
“Program MBG merupakan investasi pembangunan kualitas generasi jangka panjang, sehingga tidak bisa diharapkan langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti besarnya potensi penyimpangan anggaran dalam program tersebut. Menurut dia, lemahnya pengawasan serta persoalan disiplin dan integritas aparatur menjadi risiko serius dalam pelaksanaan program dengan nilai anggaran besar.
Gumarang menyarankan agar pemerintah menjalankan program MBG secara bertahap sesuai kemampuan fiskal negara. Selain itu, pelaksanaan program juga dinilai harus mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, terutama daerah terpencil dan tertinggal yang membutuhkan prioritas intervensi gizi.
“Pelaksanaan MBG harus bertahap dan disesuaikan dengan kondisi fiskal, geografis, sosial ekonomi, serta budaya masyarakat agar lebih efektif dan tidak menjadi pemborosan anggaran,” pungkasnya.
