Direktur Eksekutif Indonesian Politic Institute, Karyono Wibowo/Net
Tujuan fundamental pergantian menteri atau reshuffle kabinet adalah untuk meningkatkan kinerja dan performa pemerintahan. Reshuffle juga perlu dilakukan untuk manajemen kekuatan politik (political power) di dalam kabinet pemerintahan.
Begitu yang diuraikan Direktur Eksekutif Indonesian Politic Institute, Karyono Wibowo ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL menyoal reshuffle kabinet yang belakangan kembali mencuat.
Karyono menuturkan, presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi dalam pemerintahan tentu harus memastikan seluruh jajaran kabinet solid mendukung jalannya pemerintahan untuk mewujudkan kebijakan pembangunan.
"Nah, isu
reshuffle kali ini tampaknya karena alasan tersebut,†kata Karyono.
Dalam konteks itu, kata Karyono, maka sangat wajar jika seandainya Presiden Joko Widodo melakukan perombakan kabinet dan mencopot beberapa menteri dari partai yang sudah tidak sejalan dengan pemerintah dan menggantikannya dengan menteri baru dari partai lain.
"Bisa diprediksi jika benar akan ada perombakan kabinet dalam waktu dekat, maka kemungkinan yang menjadi sasaran dicopot adalah menteri dari Partai Nasdem,†ucapnya.
Reshuffle menteri dari partai politik cukup beralasan karena sudah terjadi polarisasi partai di dalam koalisi pemerintahan saat ini. Yang cukup terlihat adalah sikap Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024.
"Nasdem dinilai sudah tidak seirama dengan partai koalisi di pemerintahan. Persepsi publik pasti akan menghubungkan dengan pencapresan Anies. Untuk menganalisa fenomena ini tidak perlu seorang pengamat atau analis politik. Karena dengan mudah publik bisa menebak,†tutupnya.
