Berita

Presiden Jokowi/Net

Politik

Kritik Jokowi Larang Politik Masuk Kampus, Rocky Gerung: Bagaimana Pemilu Bisa Bermutu?

MINGGU, 25 DESEMBER 2022 | 22:22 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemilu 2024 nanti dianggap didesain untuk menghasilkan orang yang tidak berpikir, dan orang yang hanya menagih amplop. Hal itu dikarenakan Presiden Joko Widodo melarang adanya pembahasan politik di kampus, serta larangan berbicara politik di rumah ibadah.

Begitu yang disampaikan oleh pengamat politik Rocky Gerung dalam video yang diunggah di kanal YouTube Indonesia Lawyers Club (ILC) berjudul "Rocky Gerung: Di Kepala Jokowi Politik Identitas Identik Dengan Islam" yang diunggah pada Minggu (25/12).

Rocky mengatakan, Presiden Jokowi dianggap tidak tahu masa lalu dan tidak tahu masa depan. Rocky pun mengulas soal masa depan dan menyoroti pernyataan Presiden Jokowi soal pemilu yang bermutu.


"Bagaimana pemilu bisa bermutu? Ada pertengkaran pikiran di dalam kampanye, itu intinya tuh. Seorang pemimpin, dia harus mampu untuk menghasilkan konsep yang visioner," ujar Rocky seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu malam (25/12).

Konsep visioner kata Rocky, dimungkinkan dihasilkan di perguruan tinggi dengan adanya "pertengkaran" di kampus.

"Tetapi, kata Pak Jokowi, jangan bawa politik ke kampus. Dia nggak ngerti masa depan artinya. Masa depan itu adalah gagasan, pikiran. Kampus dilarang untuk memperdebatkan politik, lalu di mana kualitas perdebatan itu? Nggak ada," kata Rocky.

Selain itu kata Rocky, seseorang tidak cukup hanya dengan intelektualitas, akan tetapi juga harus punya moralitas. Untuk menguji moralitas itu kata Rocky, hanya bisa dilakukan di rumah ibadah.

"Tapi nggak boleh menguji presiden di rumah ibadah. Jadi, Pak Jokowi mau bilang, pemimpin ke depan itu nggak perlu intelektualitas, nggak perlu moralitas, cukup elektabilitas, nah itu urusannya Qodari, survei aja. Jadi, pemimpin kita hasil survei, bukan hasil pertengkaran akademis, bukan hasil morality," jelas Rocky.

Dengan demikian, Rocky menganggap bahwa, pemilu nantinya dipastikan tidak bermutu karena hal tersebut. Apalagi, massa kampanye nantinya hanya sekitar 75 hari, yang membuat setiap partai hanya memiliki waktu 4,5 hari untuk berkampanye.

"Apa yang mau diharapkan dari pertukaran pikiran selama 4,5 hari? Yang diharapkan adalah amplop, rakyat nunggu amplop. Jadi, pemilu ini didesain untuk menghasilkan orang yang tidak berpikir, dan orang yang hanya menagih amplop. Itu intinya," pungkas Rocky.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

UPDATE

Fasilitas Server Diserang, AS-Israel Makin Kewalahan Hadapi Iran

Senin, 16 Maret 2026 | 01:30

Kecelakaan Beruntun di Tol Semarang-Batang Nihil Korban Jiwa

Senin, 16 Maret 2026 | 01:09

Port Visit di Cape Town

Senin, 16 Maret 2026 | 00:50

Program MBG Bisa Lebih Kuat jika Didesain secara Otonom

Senin, 16 Maret 2026 | 00:30

Persib dan Borneo FC Puas Berbagi Poin

Senin, 16 Maret 2026 | 00:01

Liberalisasi Informasi dan Kebutuhan Koordinasi

Minggu, 15 Maret 2026 | 23:42

Polri Buka Posko Pengaduan Khusus Kasus Andrie Yunus

Minggu, 15 Maret 2026 | 23:17

Ketika Jiwa Bangsa Menjawab Arogansi Teknologi

Minggu, 15 Maret 2026 | 23:14

Teror Air Keras dalam Dialektika Habermasian

Minggu, 15 Maret 2026 | 22:45

Yuddy Chrisnandi: Visi Menteri dan Presiden Harus Selaras

Minggu, 15 Maret 2026 | 22:32

Selengkapnya