Berita

Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi/Net

Politik

Survei Voxpol Center: Jawa Tengah dan Bali Ingin Program Jokowi Dilanjutkan di 2024, Sumatera Menolak

JUMAT, 23 DESEMBER 2022 | 15:38 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Tidak semua masyarakat menginginkan program kerja Joko Widodo-Maruf Amin dilanjutkan oleh presiden dan wakil presiden terpilih 2024.

Berdasarkan temuan survei Voxpol Center bertema "Catatan Akhir Tahun: Evaluasi Kinerja Pemerintah Dari Perspektif Demokrasi, Hukum, Ekonomi dan Isu Politik Lainnya", disebutkan ada 37 persen responden tidak menginginkan program pemerintah saat ini dilanjutkan pada pemerintahan selanjutnya.

“Publik 51 persen menginginkan keberlanjutan dari program pemerintah saat ini oleh presiden yang baru, 37 persen menganggap program pemerintah saat ini tidak layak untuk dilanjutkan,” kata Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago saat memaparkan surveinya, Jumat (23/12).


Penilaian masyarakat terhadap keberlanjutan program pemerintah ini tersebar di beberapa wilayah.

Voxpol Center memetakan, wilayah yang tidak menginginkan program pemerintah dilanjutkan ada di Provinsi Sumatera. Sedangkan yang paling banyak diminta untuk melanjutkan ada di wilayah Jawa Tengah, Bali, dan juga NTT.

Wilayah-wilayah ini juga berkaitan dengan sosok yang digadang-gadang akan bertarung di Pilpres 2024, seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

"Pemilihnya Mas Ganjar (memilih) lebih banyak atau dalam konteks layak dilanjutkan terkait dengan progra Presiden Pak Jokowi,” tegasnya.

Melihat hasil survei ini, Pangi menekankan bahwa narasi keberlanjutan dan perubahan yang digaungkan dalam kampanye calon presiden untuk 2024 mendatang perlu dikelola dengan baik.

“Hati-hati, ternyata di basis Pak Anies ada juga yang punya selera keberlanjutan. Tapi ketika dimainkan dengan narasi perubahan dan keberlanjutan, mereka enggak menolak dan enggak menerima. Harus hati-hati juga bagaimana memastikan bahwa isu lanjut perubahan,” tandasnya.

Populasi survei ini diambil dari responden yang telah mempunyai hak pilih, yakni berusia 17 tahun ke atas (memiliki KTP) atau yang sudah menikah. Survei dilaksanakan pada 22 Oktober sampai 7 November 2022 dengan metode multistage random sampling. Jumlah responden 1.220 orang dengan margin of error kurang lebih 2,81 persen.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

BKSAP DPR Dukung Menlu Arrmanatha Perkuat Diplomasi Bebas Aktif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:26

Korea Utara Uji Coba Rudal Berteknologi AI, Terbang Sejauh 1.000 Km

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:10

Kuota Internet Kok Masih Hangus? Ini Penjelasan Komdigi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:01

Banggar DPR Tekankan Disiplin Fiskal di Tengah Belanja Negara Rp4.106 Triliun

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:53

RUU Migas Ditargetkan Rampung 22 Oktober, DPR Ingatkan Pembahasan Harus Cermat

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:13

Kemenko PM Dorong Kolaborasi Dunia Usaha untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:09

Rangkap Jabatan Bahlil Harus Dimaksimalkan untuk Selaraskan Kebijakan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:05

KPK Ungkap Ada Setoran dari Kantah ke Tingkat Pusat ATR/BPN

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:36

Sequis Life Digugat Rp1,27 Miliar ke PN Jakarta Selatan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:28

AS Usir Dua Delegasi Iran Setelah Sidang Umum PBB

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:17

Selengkapnya