Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Demokrat: Jokowi Tidak Perlu Khawatir Disalahkan, Kecuali Istana Memang Ikut Menjegal Pembentukan Koalisi

KAMIS, 22 DESEMBER 2022 | 13:57 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kekhawatiran Presiden Joko Widodo yang takut dikambinghitamkan jika ada partai politik yang gagal berkoalisi pada kontestasi Pilpres 2024 adalah sesuatu yang tidak perlu.

Wakil Sekertaris Jenderal Partai Demokrat Renanda Bachtar  menegaskan Presiden Jokowi tidak perlu khawatir mengenai hal tersebut. Pasalnya, urusan koalisi merupakan urusan partai politik.

"Koalisi itu urusan parpol, bukan urusan Istana. Biarkan parpol-parpol peserta pemilu yang mengurus koalisi dan capres-cawapres,” kata Renanda kepada wartawan, Kamis (22/12).


"Tak perlu Istana takut disalahkan, kecuali memang Istana merasa mencoba ikut-ikutan dalam mendorong atau menjegal koalisi atau capres-cawapres tertentu,” tegasnya menambahkan.

Menurutnya, tuduhan kepada Istana yang mencoba ikut campur urusan calon presiden dan koalisi partai politik wajar muncul. Pasalnya, Jokowi saat ini sudah tidak netral dengan memberikan dukungan terhadap calon presiden tertentu.

"Presiden Jokowi yang seharusnya netral dan "steril" dalam urusan pemilu malah sibuk memberikan endorsement kepada sejumlah tokoh yang diketahui akan maju sebagai Capres. Ini sulit untuk tidak dianggap sebagai sebuah intervensi,” katanya,

Renanda menambahkan hanya Jokowi yang berani terang-terangan melontarkan dukungan terhadap calon presiden dibandingkan presiden sebelum-sebelumnya.

"Sesuatu yang tidak pernah dilakukan presiden-presiden sebelumnya, termasuk SBY di akhir periodenya,” tutupnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya