Ketua KPK RI Firli Bahuri menyampaikan keterangan pers usai melaunching aksi pencegahan korupsi (PK) tahun 2023-2024 di Jakarta/Ist
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyampaikan, berkat aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dengan melalukan perbaikan tata kelola di sektor pelabuhan mampu menghemat biaya sebesar Rp 182,32 miliar atau 33,28 persen.
Efisiensi biaya tersebut berkat penyederhanaan sistem proses layanan barang melalui single submission kepabean karantina yang sudah berjalan di 14 pelabuhan.
“Manfaatnya telah dirasakan oleh pengguna jasa dengan kemudahan proses layanan kapal. Selain itu, pada proses layanan barang melalui single submission kepabeanan karantina telah memberikan dampak efisiensi biaya sebesar 33,28 persen atau Rp 182,32 miliar dan efektifitas waktu sebesar 21,96 persen,†ungkap Firli saat sambutan peluncuran aksi pencegahan korupsi di Jakarta, Selasa (20/12).
Selain itu, Firli menambahkan, sistem transportasi di pelabuhan saat ini telah terdata dengan valid melalui sistem truck identification data. Dengan begitu, ujarnya, truk tidak bisa sembarangan masuk ke kawasan pelabuhan lantaran telah menggunakan sistem barcode yang telah terpasang di masing-masing unit truck.
Firli mengatakan bahwa pihaknya juga tengah mendorong penerapan terminal booking system. Yaitu skema dua arah guna memastikan truck yang masuk dan keluar harus membawa barang.
“Supaya terjadi efisiensi,†ujar Firli.
Disamping itu, Firli menyampaikan, sistem pembayaran ke pemerintah juga telah disederhanakan dengan single billing payment untuk memudahkan pengguna jasa dalam proses pembayaran PNBP.
Alhasil, ungkap Firli, dampak dari aksi Stranas PK di sektor pelabuhan berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) di bulan September 2022 Indonesia masuk ke dalam 20 negara terbaik dunia dalam performa pelabuhan.
“Dengan nilai point 24,9 masih di atas capaian negara besar seperti Jerman, Amerika, Prancis dan Kanada,†pungkas Firli.
