Berita

Warga Astanajapura tuntut transparansi hasil penjualan limbah/RMOLJabar

Nusantara

Dianggap Tak Transparan Kelola Dana Sosial Masjid, Kantor Desa Astanajapura Digeruduk Warga

MINGGU, 18 DESEMBER 2022 | 03:48 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Sejumlah warga yang terdiri dari tokoh masyarakat dan pemuda mengancam akan melaporkan Kepala Desa Astanajapura, Fathurohman pada Bupati Cirebon dan Kepolisian atas dugaan penggelapan dana sosial pembangunan masjid Desa Astanajapura.

Tabroni, salah seorang tokoh masyarakat setempat menjelaskan, pada awalnya semua masyarakat setuju pengelolaan limbah dikelola oleh Kepala Desa Astanajapura dan rekan bisnisnya yang menjanjikan 100 persen hasil penjualan limbah dari PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk untuk dana sosial pembangunan masjid Desa Astanajapura.

Namun seiring berjalannya waktu, pihak pengelola yaitu Kepala Desa Astanajapura dan rekan bisnisnya tidak transparan dalam pengelolaan penjualan limbah dari PT Charoen pokphand Indonesia Tbk. Sehingga warga mempertanyakan transparansi hasil dari penjualan limbah tersebut.


"Kami menuntut transparansi hasil penjualan limbah selama 3 bulan dari mulai bulan September hingga November, karena dari data limbah yang dikeluarkan dari PT. Charoen pokphand Indonesia Tbk senilai 1 miliar lebih. Namun dana sosial untuk pembangunan masjid yang disetorkan selama 3 bulan hanya 400 jutaan," kata Tabroni dikutip dari Kantor Berita RMOLJabar, Sabtu (17/12).

Masih ditempat yang sama, Saeful Bakri salah seorang tokoh pemuda Astanajapura mengancam akan melaporkan Kepala Desa Astanajapura tersebut pada Bupati Cirebon, karena diduga telah menggelapkan hasil penjualan limbah yang diperuntukkan untuk dana sosial pembangunan masjid.

"Kalau masyarakat menuntut transparansi, karena hasil dari penjualan limbah untuk dana sosial, bukan untuk perorangan, kami akan melaporkan dugaan penggelapan dana pada Bupati dan Kepolisian," singkat Saeful.


Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya