Berita

Calon Menteri Kehakiman dan Keamanan Brasil, Flavio Dino/Net

Dunia

Calon Menteri Brasil Siapkan Hukuman Keras bagi Pendukung Bolsonaro yang Terlibat Kerusuhan

RABU, 14 DESEMBER 2022 | 13:19 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Kegagalan aparat keamanan Brasil untuk menanggap para pengunjuk rasa dalam protes yang berujung kerusuhan, memperoleh sindiran keras dari calon Menteri Kehakiman dan Keamanan Brasil, Flavio Dino.

Dalam wawancarnya bersama GloboNews, Dino menyebut pihak keamanan ikut bertanggung jawab atas insiden tersebut karena tidak berhasil menahan para perusuh.

Dino menegaskan hukuman keras akan dihadapi oleh para demonstran yang terlibat dalam kerusuhan dan dipastikan tidak akan memperoleh amnesti atau pengempunan apa pun.


Melihat bagaimana kemenangan Lula da Silva telah di sahkan, Dino berharap para pendukung Jair Bolsonaro itu segera sadar bahwa apa yang dilakukan sia-sia dan mendesak mereka kembali ke rumah.

"Sudah selesai, halaman sudah dibalik, mari kita lihat ke depan. Tahun 2026 akan ada pemilu baru," ujarnya seperti dimuat Reuters pada Rabu (14/12).

Sejalan dengan Dino, Anggota senior Mahkamah Agung Brasil (STF) dan Pengadilan Pemilihan Federal (TSE) melihat aparat keamanan Brasilia terlalu lunak dan seharusnya bertindak lebih tegas.

Di lain sisi, kepala keamanan Brasilia, Julio Danilo membantah kegagalan keamanan, dengan mengatakan bahwa mereka yang terlibat akan diidentifikasi dan dimintai pertanggungjawaban.

Aksi protes yang dilakukan oleh para pendukung Bolsonaro pada Senin (12/12), telah memicu kerusahan dan kekacauan di jalan-jalan kota Brasilia.

Unjuk rasa itu diwarnai dengan pembakaran beberapa mobil bus dan pemblokiran jalan menggunakan kawat berduri.

Bahkan, para demonstran juga sempat bentrok dengan aparat, karena diduga akan menyerang kantor polisi federal.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya