Ditemui Bupati, Ketua KPU Kabupaten Bandung Curhat Belum Punya Gudang Kotak Suara

Belum tersedianya sarana prasarana penyimpanan kotak suara berupa gudang jadi keluhan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung. Padahal sesuai UU Pemilu, pemerintah daerah (Pemda) harus memfasilitasi kegiatan Pemilu maupun Pilkada.

Keluhan tersebut disampaikan Ketua KPU Kabupaten Bandung, Agus Baroya, kepada Bupati Bandung, Dadang Supriatna, yang tengah melakukan kunjungan ke kantor KPU Kabupaten Bandung, Selasa (13/12).

"Kita sudah sampaikan, hal yang krusial itu adalah gudang di KPU Kabupaten Bandung," kata Agus Baroya, diwartakan Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (13/12).

Di sisi lain, Bupati menyebut Pemkab Bandung telah menyiapkan anggaran Rp50 miliar untuk pelaksanaan Pilkada 2024. Hanya saja, bila terjadi pandemi Covid-19 lagi pada 2024 belum dimasukkan dalam anggaran itu.

"Tapi menjadi catatan dan apabila terjadi Covid-19 lagi, akan disiapkan anggarannya," jelasnya.

Agus menilai, dengan kunjungan Bupati Bandung ke KPU Kabupaten Bandung menunjukkan adanya atensi terkait sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan Pemilu.

Lebih lanjut, Agus mengaku KPU Kabupaten Bandung memang belum pernah memiliki gudang, sehingga untuk pergudangan KPU masih menyewa di tempat lain. Ke depan ia berharap KPU punya gudang sendiri tanpa perlu menyewa.

Untuk pembangunan gudang, pihaknya sudah menyiapkan lahan khusus di samping Kantor KPU Kabupaten Bandung.

"Kebutuhan anggarannya, untuk pembangunan kantor dan gudang KPU Kab  Bandung sudah diusulkan sekitar Rp20 miliar," paparnya.

Ia berharap pembangunan gudang bisa dilaksanakan pada 2023, sebelum pelaksanaan Pemilu atau Pilkada. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Pemkab maupun Bupati yang sudah memberikan atensi dalam rencana pembangunan gudang KPU Kabupaten Bandung.

"Lahan sudah ada yang dihibahkan, KPU hanya terima kunci saja. Yang membangun gudang KPU adalah Pemkab Bandung. Jadi kita tak terlibat dalam pembangunan gudang itu," tandasnya.