Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah/Net

Politik

Pelihara Relawan Politik Bukti Jokowi Punya Orientasi Kekuasaan untuk Tiga Periode Presiden

SELASA, 13 DESEMBER 2022 | 05:23 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pertemuan dalam skala besar dengan relawan politiknya dipandang sebagai indikasi Presiden Joko Widodo memang ingin menjabat Presiden lebih drai dua periode.

Pandangan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (13/12).

Menurut Dedi, sepanjang Jokowi tidak pernah mengambil sikap atas wacana tiga periode, bahkan sebaliknya, Jokowi hadir dan memberi restu relawan politiknya, termasuk memelihara relawan politik, maka sejauh itu pula wacana tiga periode sedang diupayakan serius.


"Justru itu penanda kuatnya, bahwa Jokowi punya orientasi kekuasaan untuk tiga periode, anomali seorang Presiden punya relawan politik," demikian kata Dedi.

Catatan Dedi, hingga saat ini hampir semua yang menyuarakan tiga periode, baik dengan dalih penambahan durasi kekuasaan hingga amandemen, tidak ada satupun yang ditegur langsung oleh Jokowi. Bahkan kata Dedi, relasi politik para pihak yang menyuarakan penundaan Pemilu 2024 malah justru tetap bersama Jokowi.

Dedi mengingatkan Jokowi, bahwa seorang presiden seharusnya melepaskan diri dari relawan politik. Sebab, relawan itu masuk kategori wilayah politisi dan kader partai.

"Jika presiden memelihara relawan, maka sudah sepatutnya didorong untuk mundur turun tahta," pungkasnya.

Akhir November lalu, Jokowi melakukan pertemuan akbar dengan para relawannya. Tidak tanggung-tanggung, klaim dari panitia pertemuan bertajuk Nusantara Bertsatu itu diperkirakan lebih dari 100 ribu pendukung yang hadir langsung di Stadion Gelora Bung Karno. Mereka menegaskan sikap politik dengan sebutan "Manut Jokowi".

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

Kasus Roy Cs, Polisi Sudah Lengkapi Petunjuk Jaksa

Sabtu, 23 Mei 2026 | 20:13

Bukan Soal Salah Nama Desa, IPI: Reshuffle Perlu Karena Rapor Merah Menko Pangan

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:49

Pertamina Trans Kontinental Berdampak bagi Lingkungan, Raih Best CSR 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:10

Hilirisasi Nasional, Jalan Menuju Keadilan Ekonomi

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:13

Ekonom: Tata Kelola SDA dan Perekonomian Sudah Keluar Jalur UUD 1945

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:10

Ekonom Ramal Rupiah Betah di Rp17.000 per Dolar AS

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:45

Dukung Dakwah di AS, KAUMY Salurkan Bantuan untuk Nusantara Foundation

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:43

Bamsoet dan Ketum Perbakin Banten Berburu Babi Hutan Perusak Panen

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:27

Salah Beri Informasi Saat Minyakita Bermasalah, Pengamat: Ucapan Prabowo Peringatan untuk Zulhas

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:13

Regulasi Right to Be Forgotten di Indonesia Masih Abu-abu

Sabtu, 23 Mei 2026 | 16:58

Selengkapnya