Berita

Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo/RMOL

Politik

Ari Nurcahyo: Sudah Saatnya Elite Berhenti Wacanakan Penundaan Pemilu

SABTU, 10 DESEMBER 2022 | 00:34 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Sudah saatnya elite berhenti mengeluarkan wacana untuk penundaan pemilu dan mulai berkonsolidasi jelang Pemilu 2024. Seharusnya para elite politik menjadi contoh bagi masyarakat, bukan menggiring ke wacana yang tidak produktif.

Pandangan itu dikatakan Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo dalam merespons pernyataan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo ihwal Pemilu 2024 perlu dikaji ulang, Jumat (9/12).

“Kira harus fokus (Pemilu 2024), pergantian kepemimpinan nasional. Konsolidasi elit dan parpol bisa menjadi inspirasi untuk masyarakat tidak ikut dalam wacana-wacana yang tidak produktif,” kata Ari.


Isu penundaan Pemilu, kata Ari, perpanjangan masa jabatan Presiden sudah pernah ada dan harusnya tidak perlu muncul lagi karena proses sudah berjalan.

“Memang ada kelompok yang tidak siap untuk Ikut Pemilu 2024 dengan alasan elektoral, krisis, termasuk adanya potensi pembelahan itu jadi alasan. Buat saya kita harus satu suara, sudah berjalan, at all cost Pemilu harus berjalan. Mengenai ekses dan antisipasi seperti apa, itu bisa disiapkan,” tegasnya.

Menurutnya, suksesnya gelaran Pemilu ditentukan oleh elite parpol. Jika para elite sudah duduk bersama, terkonsolidasi, menjaga agar gelaran pemilu berjalan kondusif.

Kemudian dengan adanya komentar penundaan pemilu oleh elit Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menurut Ari, Golkar justru  harus memperkuat konsolidasi internal partai.

"Ini bisa dikondisikan antar elite politik, siapa Capres, konfigurasi parpol mengarah kemana untuk 2024,” demikian Ari.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Haji Isam Temui Seskab Teddy, Bahas Investasi Pertambangan hingga Hilirisasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:17

Kolombia Ubah Sikap, Kini Akui Kedaulatan Maroko atas Sahara

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:02

KPK Periksa 2 ASN Pemkot Bengkulu dalam Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:01

Jelang Sidang Tahunan MPR, Pemerintah Matangkan Persiapan Pidato Kenegaraan Prabowo

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:56

Bitcoin Menguat Berkat Derasnya Aliran Dana ETF

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:49

Keamanan Data Pajak Jadi Prioritas Usai Kebakaran Bapenda

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:45

Destry Damayanti Resmi Jadi Calon Tunggal Gubernur BI

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:36

Kejagung Periksa 16 Saksi di Kasus BGN, 10 di Antaranya Direktur Perusahaan

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:32

Greenland Tolak Aktivitas Perusahaan AS di Tengah Ancaman Aneksasi Trump

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:27

Gibran Jadi Presiden Solusi atau Petaka?

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:26

Selengkapnya