Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan/Net
ANIES adalah salah satu ahli otonomi daerah dan demokrasi di Indonesia. Ia bukan sekadar akademisi yang menguasai teori tetapi juga praktisi yang memimpin daerah khusus ibu kota negara.
Anies adalah mahasiswa S-3 ilmu politik di Northern Illinois University, Amerika Serikat. Ia lulus pada 2005 dengan disertasi berjudul "Regional Autonomy and Patterns of Democracy in Indonesia".
Dalam rangka menyusun disertasinya ini, Anies melakukan penelitian terhadap 177 daerah di Tanah Air. Ini bertujuan untuk mengungkap pengaruh otonomi daerah terhadap penguatan demokrasi di Indonesia.
Pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya merupakan salah satu agenda Reformasi 1998. Pola hubungan pemerintah pusat dan daerah bersifat hirarkis. Anies dalam penelitian setebal 221 halaman ini memaparkan beberapa hal. Dalam abstrak buku terbitan 2007 menyajikan uraian berikut ini:
"Literatur tentang demokrasi sering menemukan adanya hubungan yang kuat antara pemerintahan desentralisasi dan demokrasi.
Meningkatnya partisipasi politik, transparansi pemerintahan, ketanggapan pemerintah, dan dinamika politik daerah terjadi sebagai akibat dari pemerintahan yang terdesentralisasi.
Penelitian ini berangkat dari satu pertanyaan umum: apakah desentralisasi kekuasaan politik dan administratif mendukung demokrasi?
Menggunakan kasus Indonesia, penelitian ini mengamati pengaruh kebijakan desentralisasi untuk mempelajari hubungan antara otonomi daerah dan demokrasi.
Ini menyelidiki bagaimana desain otonomi daerah yang seragam diimplementasikan di negara kesatuan yang terdiri dari lebih dari 5 ribu pulau dan yang penduduknya adalah salah satu yang paling beragam di dunia.
Penelitian ini mencermati pola dan variasi demokrasi yang muncul di 177 kabupaten sampel (39,5 persen dari seluruh kabupaten) di Indonesia.
Penelitian ini, dengan menggunakan kerangka kelembagaan, mengkaji pengaruh desain kelembagaan terhadap perilaku aktor politik di tingkat daerah.
Ini berkontribusi pada literatur dengan mengembangkan dan menguji model tentang hubungan antara pemerintahan desentralisasi dan demokrasi.
Model ini dikembangkan melalui pekerjaan sebelumnya yang dilakukan oleh orang lain mengenai pengaruh pemerintahan desentralisasi terhadap partisipasi politik, ketanggapan dan transparansi pemerintah daerah.
Studi ini menemukan bahwa pelaksanaan otonomi daerah tidak secara langsung meningkatkan partisipasi politik lokal. Otonomi daerah mengalihkan fokus perhatian dari persoalan politik nasional ke daerah.
Ia juga menemukan bahwa tingkat respon pemerintah dipengaruhi oleh ukuran populasi. Semakin besar jumlah penduduk kabupaten, pemerintah cenderung lebih tanggap.
Mengenai transparansi, studi ini menemukan bahwa tingkat transparansi pemerintah berkorelasi dengan tingkat kesadaran publik terhadap politik lokal.
Khusus untuk kasus Indonesia, pemerintahan desentralisasi tidak mempengaruhi perilaku elektoral di tingkat daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa variabel non-kebijakan berpengaruh lebih kuat terhadap perilaku pemilih".
Dari uraian di atas, nampak jelas, Anies adalah seorang penganjur demokrasi. Ia sama sekali tak mengkritik terhadap praktek otonomi daerah dan demokrasi di Indonesia. Berbagai hasil studinya justru menguatkan pelembagaan demokrasi dalam satu model pemerintahan daerah.
Anies melihat titik kesamaan literer dengan praktek. Terutama dalam peningkatan partisipasi, transparansi, respon dan dinamika politik daerah. Semua ini diyakini akibat desentralisasi pemerintah dalam ruang lingkup NKRI.
Studi Anies ini mengkonfirmasi secara pasti, Anies bukan berideologi Khilafah Islamiyyah, bukan pula bercita Negara Islam Indonesia. Sebab, ia tak pernah mengingkari NKRI dan menawarkan negara Islam atau syariat Islam, seperti para aktivis HTI dan NII.
Alih-alih, Anies menawarkan sistem Khilafah Islamiyyah sebagai alternatif sistem atas kegagalan NKRI dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, justru ia malah merekomendasikan penguatan pelembagaan demokrasi lokal.
Selain itu, rekam jejak kepemimpinan Anies di DKI Jakarta adalah bukti nyata. Bahwa ia Pancasilais tulen dan nasionalis sejati yang berjuang keras melakukan pemerataan pembangunan dan keadilan sosial.
Sebab, Persatuan yang merupakan Sila Ketiga Pancasila tak mungkin terwujud dalam suasana ketimpangan. Dan, keadilan yang merupakan Sila Kelima Pancasila mustahil dirasakan tanpa pemerataan kesempatan. Inilah narasi besar yang selalu digaungkan oleh Anies dalam berbagai pidatonya.
Jakarta bagi Anies telah menjadi laboratorium inovasi kebijakan publik dalam merestorasi ketimpangan sosial dan salah kelola birokrasi pemerintahan. Lima tahun berkuasa, menjadi ajang pembuktian peta jalan mengatasi masalah Jakarta, sekaligus miniatur pembangunan nasional menuju Indonesia emas 2045 mendatang.
*
Penulis adalah Pendiri Eksan Institute dan Wakil Ketua DPW Nasdem Jawa Timur
