Presiden Prabowo Subianto. (Foto: BPMI Setpres)
PENGUNDURAN diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden pada Kamis, 12 November 2026 pukul 11.26 WIB menandai babak baru politik nasional.
Setelah menjabat selama 2 tahun 25 hari, Gibran menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya kepada Ketua MPR Ahmad Muzani di Gedung MPR, Senayan, Jakarta.
Strategi ini seketika memutus ketegangan di parlemen tanpa memicu gejolak di jalanan maupun aksi demonstrasi di mana-mana.
Banyak pihak membaca peristiwa ini sebagai pemakzulan halus.
Prosesnya berjalan senyap, terukur, dan sistematis. Manuver ini secara langsung menggerus pengaruh Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi), setelah satu dekade berkuasa.
Sebelum puncak peristiwa terjadi, peta kekuatan lebih dulu digeser secara rapi. Pada 1 Oktober 2026 di Istana Negara, pucuk pimpinan Polri beralih dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke tangan Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri ke-26.
Pergantian pimpinan korps Bhayangkara dengan lulusan Akpol 1994 tersebut memastikan stabilitas keamanan nasional berada sepenuhnya dalam kendali Presiden Prabowo Subianto.
Di saat bersamaan, barisan pendukung politik mulai rontok dari dalam. Pada Senin, 9 November 2026, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengumumkan pengunduran diri tiga elite utama partainya sekaligus.
Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan/Sekjen PSI), Isyana Bagoes Oka (Wamen Kependudukan/Waketum PSI), dan Giring Ganesha (Wamen Kebudayaan/Anggota Dewan Pembina PSI) kompak mundur dari kepengurusan partai agar tetap bertahan di kabinet.
Tentunyanya sikap ini meruntuhkan soliditas partai yang selama ini identik dengan keluarga Jokowi, sekaligus membuat PSI kehilangan seluruh representasi kadernya di jajaran Kabinet Merah Putih.
Penggalangan kekuatan juga bergerak mulus di Senayan. Sehari sebelum Gibran mundur, tepatnya pada Rabu, 11 November 2026, sebanyak 120 anggota DPR RI dari seluruh delapan fraksi merapatkan barisan menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Usulan lintas fraksi yang dimotori PKS (28 anggota), Nasdem (19), PKB (18), Demokrat (18), PDIP (14), Golkar (11), Gerindra (11), dan PAN (1) tersebut merujuk Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3 terkait dugaan tidak lagi terpenuhinya syarat Wakil Presiden imbas polemik administrasi ijazah.
Tekanan konstitusional ini membuat posisi Gibran kian terjepit hingga Rapat Paripurna DPR pada 12 November 2026 otomatis gugur demi hukum setelah pengunduran dirinya diumumkan. Kubu Jokowi akhirnya memilih jalur akomodatif.
Tak ada mobilisasi massa dari kelompok relawan. Melalui saluran YouTube Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), Gibran menyatakan keputusannya murni sikap pribadi demi kelancaran pemerintahan dan membantah kaitan dengan polemik ijazah.
Jokowi pun meresponsnya sebagai dinamika politik yang wajar serta memastikan tetap mendukung penuh pemerintahan Prabowo.
Strategi soft landing ini menyelamatkan wajah semua pihak.
Parlemen terhindar dari sidang pemakzulan yang panjang dan melelahkan, sementara transisi kekuasaan tetap berjalan mulus di dalam koridor konstitusi. Dinamika senyap ini pun membuat percakapan di ruang publik cenderung terkendali.
Analisis media sosial dari Monash University Indonesia mencatat dari 222.032 cuitan di platform X dalam sepekan terakhir, sebanyak 71 persen bersentimen netral, 28 persen negatif, dan hanya 1 persen positif.
Di sinilah letak kelihaian Prabowo bergerak lembut menyingkirkan siapa pun yang berpotensi mengusik takhta kekuasaannya. Kini, perhatian publik tertuju pada agenda pelantikan Wakil Presiden baru pengganti Gibran yang dijadwalkan MPR pada 2 Desember 2026 mendatang.
Di tengah beredarnya sejumlah nama tokoh nasional di ruang publik, hak prerogatif untuk mengusulkan dua kandidat resmi tetap berada sepenuhnya di tangan Presiden Prabowo sesuai mekanisme konstitusi.
Akankah operasi senyap ini turut menargetkan para ketua umum parpol, pengusaha atau para kepala daerah yang bersiap bersaing memperebutkan kursi RI-1?
Akankah pola strategi kekuasaan ala Jokowi maupun Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dimodifikasi oleh Prabowo ke depannya agar lebih canggih dalam mencongkel rival tanpa harus membakar seluruh isi gedung, layaknya peribahasa bahasa Sunda
herang caina beunang laukna? Kita lihat saja siapa bidikan Prabowo selanjutnya.
Jejep Falahul AlamPengurus ICMI Majalengka Jawa Barat
