Mantan Wapres Gibran Rakabuming Raka. (Foto: Istimewa)
Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wapres diframimg seolah sikap kesatria dan negarawan. Padahal, Gibran lari dari tanggungjawab konstitusional untuk menghadapi proses pemakzulan di DPR.
Demikian penegasan Koordinator Tim Advokasi Penegak Etika, Moral dan Integritas Bangsa, Ahmad Khozinudin, dikutip Senin 16 November 2026.
"Mundurnya Gibran otomatis membuat rakyat menjadi terbebani, karena harus menanggung hak keuangan negara untuk mantan Wapres," kata Khozinudin.
Menurut Khozinudin, DPR mestinya mengawal usul penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) bukan justru menjadi
chearleaders Gibran.
"Sayangnya DPR ikut bersorak sorai atas kemunduran Gibran," pungkas Khozinudin.
Apabila Gibran mundur secara sukarela, maka putera sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi itu tetap berhak mendapatkan uang pensiun dan fasilitas dari negara.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden, pengunduran diri atas permintaan sendiri termasuk dalam kategori berhenti dengan hormat.
Nantinya Gibran bakal memperoleh Uang Pensiun Pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir (sekitar Rp20,16 juta per bulan). Besaran ini tidak dipengaruhi oleh lama atau singkatnya masa jabatan.
Ke depan Gibran juga akan memperoleh sebuah rumah kediaman yang layak lengkap dengan perlengkapannya dari negara (dengan batas maksimal luas tanah dan bangunan masing-masing 1.500 meter persegi).
Selain itu, Gibran akan memperoleh fasilitas satu unit mobil milik negara beserta pengemudinya.
Biaya rumah tangga dan kesehatan Gibran juga ditanggung oleh negara, seperti biaya listrik, air, telepon, serta seluruh biaya perawatan kesehatan bagi mantan wapres beserta keluarga.
Terakhir, Gibran masih menerima fasilitas pengamanan dari Paspampres.
Sementara jika dimakzulkan atau diberhentikan tidak dengan hormat, maka Gibran tidak berhak mendapatkan uang pensiun dan fasilitas negara lainnya.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 (Pasal 6 ayat 1), hak pensiun serta hak keuangan/administratif hanya diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat.
