Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, M Said Didu/Repro
Rezim Joko Widodo dianggap nekat mengubah UU dan peraturan perundang-undangan lainnya hanya demi investor, bukan memikirkan kepentingan rakyat Indonesia.
Begitu yang disampaikan oleh mantan Sekretaris Kementerian BUMN, M Said Didu, melalui video yang diunggah kanal YouTube MSD berjudul "Pemerintah Sudah Kehilangan Akal. Aturan2 IKN Diubah Demi Investor" pada Senin (5/12).
Said mengatakan, dirinya menyoroti pernyataan Presiden Jokowi soal
oversubscribe, serta pernyataan Kepala Otorita IKN bahwa sudah ada 21 negara Eropa yang ingin berinvestasi di IKN.
"Nah problemnya adalah, investasi apa, negara kehilangan apa, negara dapat apa dari investasi tersebut? Kalau menyatakan bahwa tanah itu dijual, ya siapapun mau beli, tapi harga murah. Nah kita kan enggak pernah tahu apa yang dijual, harganya berapa," ujar Said seperti dikutip
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (6/12).
Said mengaku waswas dengan nekatnya pemerintah. Apalagi, awalnya pemerintah menawarkan bahwa HGB sesuai dengan UU, kemudian ditawarkan menjadi HGB HGU selama 160 tahun, belum laku juga. Pun saat ditetapkan bebas pajak 30 tahun, tax deduction 350 persen.
Yang dimaksud tax deduction, kata Said, adalah bahwa investor jika sudah melakukan investasi sesuai ketentuan dan bayar pajak, maka dibebaskan pajak 350 persen daripada yang harusnya dibayar.
Apalagi, Kepala Bappenas menyatakan setelah UU IKN muncul, bahwa demi keinginan investor, maka UU harus diubah agar menjadi hak milik.
"Coba bayangkan rezim ini sudah berkali-kali mengubah UU demi investor. Masih ingat dulu waktu diprotes tentang tenaga kerja asing ilegal, maka UU Ketenagakerjaan, Peraturan Kemenaker yang diubah. Masih ingat bahwa UU Cipta Kerja yang dibuat itu adalah dalam rangka memenuhi investor," jelas Said.
Said lantas kembali menyampaikan hipotesanya bahwa rezim Jokowi adalah rezim untuk menjual negara. Karena, dari berbagai langkah yang dilakukan adalah semua demi investor, bukan demi rakyat Indonesia.
"Semua kebijakan yang diambil pemerintah termasuk perubahan peraturan perundang-undangan, itu demi investor, bukan demi rakyat Indonesia. Mungkin juga itu lah kenapa Bapak Presiden rambutnya masih hitam. Beliau menyatakan yang mikirin rakyat tuh rambutnya putih. Karena mungkin bapak presiden hanya memikirkan investor dan relawan, sehingga rambutnya masih hitam," pungkas Said.
