Berita

Ilustrasi Kepulauan Widi, Maluku Utara/Net

Politik

Kepulauan Widi Akan Dilelang PT LII, Pengamat: Ini Penjajahan Gaya Baru, Harus Dilawan

SELASA, 06 DESEMBER 2022 | 10:25 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Rencana melelang Kepulauan Widi yang terletak di Maluku Utara oleh PT Leadership Islands Indonesia (PT LII) jadi sorotan keras masyarakat. Terlebih pemerintah seolah menutup mata atas terjadinya tindakan korporasi yang melanggar hukum tersebut.

Lebih jauh, rencana ini jelas sangat mengancam kedaulatan Indonesia.

“Ya tentu ini mengancam kedaulatan Indonesia, bahaya," tegas pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (6/12).  


"Oleh karena itu, semuanya harus menjaga tanah Indonesia, sejengkal tanah Indonesia adalah bagian dari kedaulatan Indonesia. Jadi, sangat disayangkan kalau ada tanah-tanah Indonesia akan dijual kepada pihak asing,” imbuhnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini menambahkan, pemerintah dan masyarakat harus bekerjasama dalam menjaga kedaulatan Indonesia dari pihak-pihak yang mau merusak kedaulatan teritori tanah air.

"Oleh karena itu, kita jaga bangsa ini bersama-sama. Agar apa? Agar tanah kita, khususnya di kepulauan Maluku, tidak terjadi pelelangan kepada pihak asing,” katanya.

Menurutnya, tindakan pelelangan Kepulauan Widi merupakan gaya penajajahan baru yang harus ditindak tegas oleh aparat penegak hukum.

"Harus kita lawan segala bentuk penjajahan gaya baru. Ini kan penjajahan gaya baru juga, bahwa pulau-pulau Indonesia dilelang ke asing dan bisa milik asing. Ini tentu merusak Indonesia, seandainya lelang itu betul dan terjadi,” tutupnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Kreditur Tak Boleh Cuci Tangan: OJK Perketat Aturan Penagihan Utang Pasca Tragedi Kalibata

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:15

Dolar Melemah di Tengah Data Tenaga Kerja AS yang Variatif

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:00

Penghormatan 75 Tahun Pengabdian: Memori Kolektif Haji dalam Buku Pamungkas Ditjen PHU

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:48

Emas Menguat Didorong Data Pengangguran AS dan Prospek Pemangkasan Suku Bunga Fed

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:23

Bursa Eropa Tumbang Dihantam Data Ketenagakerjaan AS dan Kecemasan Global

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:01

Pembatasan Truk saat Nataru Bisa Picu Kenaikan Biaya Logistik

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:46

Dokter Tifa Kecewa Penyidik Perlihatkan Ijazah Jokowi cuma 10 Menit

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:35

Lompatan Cara Belajar

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:22

Jakarta Hasilkan Bahan Bakar Alternatif dari RDF Plant Rorotan

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:11

Dedi Mulyadi Larang Angkot di Puncak Beroperasi selama Nataru

Rabu, 17 Desember 2025 | 05:48

Selengkapnya