Berita

Ilustrasi Kepulauan Widi, Maluku Utara/Net

Politik

Kepulauan Widi Akan Dilelang PT LII, Pengamat: Ini Penjajahan Gaya Baru, Harus Dilawan

SELASA, 06 DESEMBER 2022 | 10:25 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Rencana melelang Kepulauan Widi yang terletak di Maluku Utara oleh PT Leadership Islands Indonesia (PT LII) jadi sorotan keras masyarakat. Terlebih pemerintah seolah menutup mata atas terjadinya tindakan korporasi yang melanggar hukum tersebut.

Lebih jauh, rencana ini jelas sangat mengancam kedaulatan Indonesia.

“Ya tentu ini mengancam kedaulatan Indonesia, bahaya," tegas pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (6/12).  


"Oleh karena itu, semuanya harus menjaga tanah Indonesia, sejengkal tanah Indonesia adalah bagian dari kedaulatan Indonesia. Jadi, sangat disayangkan kalau ada tanah-tanah Indonesia akan dijual kepada pihak asing,” imbuhnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini menambahkan, pemerintah dan masyarakat harus bekerjasama dalam menjaga kedaulatan Indonesia dari pihak-pihak yang mau merusak kedaulatan teritori tanah air.

"Oleh karena itu, kita jaga bangsa ini bersama-sama. Agar apa? Agar tanah kita, khususnya di kepulauan Maluku, tidak terjadi pelelangan kepada pihak asing,” katanya.

Menurutnya, tindakan pelelangan Kepulauan Widi merupakan gaya penajajahan baru yang harus ditindak tegas oleh aparat penegak hukum.

"Harus kita lawan segala bentuk penjajahan gaya baru. Ini kan penjajahan gaya baru juga, bahwa pulau-pulau Indonesia dilelang ke asing dan bisa milik asing. Ini tentu merusak Indonesia, seandainya lelang itu betul dan terjadi,” tutupnya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Tanpa Rompi dan Borgol Saat Ditahan, DPP IMM Minta Kejagung Tak Istimewakan Febrie

Sabtu, 25 Juli 2026 | 17:43

Belum Sebulan IPO, Direktur RANS Tiba-tiba Mundur

Sabtu, 25 Juli 2026 | 17:30

Revitalisasi Pengurus AMPI Perkuat Konsolidasi Organisasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:26

Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong, KPK Geledah Kediaman Kadis PUPR Bengkulu

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:09

Zulhas: Swasembada Pangan Bukan Sekadar Ekonomi, tapi Kehormatan Bangsa

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:07

PDIP Jatim Hadirkan RedTalks, Wadah Masyarakat Sampaikan Aspirasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:54

Sekolah Nasional Terintegrasi: Resep Medis Kuratif Pendidikan dan Kesehatan Anak

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:39

Tak Pakai Borgol dan Rompi, PB PMII: Febrie Adriansyah Cetak Sejarah

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:35

TB Hasanuddin: Jangan Akali Putusan MK dengan Bebani Pelanggan

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14:59

Lodewijk: Ancaman Indonesia Kini Bukan Hanya Perang, tapi Ekonomi hingga Iklim

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14:49

Selengkapnya