Iran tidak akan pernah memberikan kesempatan kepada pihak manapun untuk mencampuri urusan dalam negerinya.
Dalam wawancaranya dengan kantor berita negara Iran IRNA, Qassem Saedi, anggota parlemen Iran, mengatakan bahwa Iran telah membubarkan komite pencari fakta yang dimandatkan oleh oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC). Ia menegaskan bahwa Iran tidak mengakui komite tersebut.
Qassem Saedi mengatakan dalam sambutannya kepada kantor berita negara Iran IRNA bahwa resolusi yang diadopsi oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC), di mana misi pencarian fakta didirikan, bersifat politis.
“Resolusi yang diadopsi oleh Dean HAM PBB adalah pernyataan yang sepenuhnya politis dan tidak memiliki dasar hukum,†kata Saedi, seperti dikutip dari
Tehran Times, Senin (5/12).
"Hak asasi manusia adalah alat di tangan negara-negara seperti Amerika untuk memajukan tujuan politik mereka. Negara-negara ini menggunakan hak asasi manusia dimanapun itu selama itu menguntungkan mereka. Dan saat kepentingan mereka terancam, mereka menggunakan hak asasi manusia sebagai alat untuk memaksakan tekanan mereka,†tegasnya.
Saedi juga menyinggung kejahatan perang yang terjadi di Iran dan Afghanistan.
“Pertanyaannya adalah, mengapa penuntut hak asasi manusia tetap diam tentang pembunuhan orang di Irak, Afghanistan dan Suriah oleh tentara bayaran dan tidak menunjukkan reaksi terhadap pembunuhan orang di negara-negara ini?â€
Jelas, menurutnya, bahwa PBB telah membentuk komite pencari fakta untuk menyelidiki peristiwa baru-baru ini di Iran, yang jelas merupakan campur tangan dalam urusan internal Iran.
UNHRC mengadopsi resolusi pada 24 November. Resolusi tersebut meminta pemerintah Iran untuk bekerja sama sepenuhnya dengan misi pencarian fakta internasional yang independen, untuk memberikan akses tanpa hambatan mengenai pelanggaran HAM yang terjadi selama kerusuhan besar.
Kementerian luar negeri juga mengatakan bahwa sangat disesalkan bahwa Dewan Hak Asasi Manusia sekali lagi dieksploitasi untuk melayani kepentingan jangka pendek sejumlah kecil negara.
Iran dilanda kerusuhan besar menyusul kematian Mahsa Amini dalam tahanan setelah polisi moral menangkapnya karena menggunakan kerudung dengan tidak benar. Aksi besar itu membawa Iran pada krisis yang semakin dalam, dengan ratusan orang telah ditangkap, dan ratusan orang meninggal dunia selama bentrokan.
Iran berulangkali mengatakan bahwa penanganan kasus Amini tidak seperti yang dituduhkan, dan bahwa aksi protes yang meletus telah ditunggangi oleh oknum tertentu.
"Para penjaga keamanan negara berurusan dengan para perusuh dengan pengekangan maksimum. Puluhan pasukan penegak hukum dan penjaga keamanan mati syahid dan ribuan dari mereka terluka, terlepas dari kenyataan bahwa beberapa pengunjuk rasa melakukan perilaku kekerasan dan menghasut kerusuhan berdasarkan eksploitasi, provokasi, dan intervensi terorganisir dari luar negeri selama dua bulan terakhir," isi pernyataan kementerian.
